By admin 
Esemka, merek mobil yang pernah digadang-gadang sebagai ikon kebangkitan industri otomotif nasional, kini menghadapi gugatan hukum serius dari seorang warga Solo, Jawa Tengah, bernama Aufaa Luqmana Re A. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Surakarta ini bukan sekadar sengketa perdata biasa, melainkan menyoroti janji-janji yang tak terpenuhi terkait produksi massal Esemka, sebuah narasi yang telah melekat erat dengan perjalanan politik Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kasus ini membuka kembali perdebatan panjang mengenai realitas di balik impian "mobil nasional" dan akuntabilitas janji publik.
Inti dari gugatan Aufaa Luqmana Re A adalah klaim wanprestasi. Kuasa hukum penggugat, Sigit N Sudibyanto, menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara material dan immateril atas janji yang diprogramkan oleh Jokowi mengenai Esemka sebagai brand mobil nasional. Aufaa, tergiur dengan promosi gencar yang dilakukan oleh Jokowi selama bertahun-tahun—mulai dari posisinya sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga pucuk pimpinan tertinggi negara sebagai Presiden RI—berniat untuk membuka usaha rental mobil pikap. Esemka, dengan citra lokal dan harga yang diharapkan terjangkau, dianggap sebagai armada ideal untuk bisnis barunya tersebut.
Pada tahun 2021, dengan harapan besar, Aufaa bahkan secara langsung mengunjungi pabrik Esemka yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah. Ia bertemu dengan pihak pemasaran dan berdiskusi mengenai kemungkinan pembelian unit. Namun, empat tahun berselang sejak kunjungannya, harapan Aufaa pupus. Unit mobil Esemka yang ia inginkan tak kunjung tersedia. Transaksi jual beli, bahkan pembayaran uang muka (DP), tidak pernah terjadi karena tidak ada unit yang bisa dibeli. "Sudah survei ke Boyolali (pabrik Esemka) ketemu dengan marketingnya, ngobrol juga. Mau beli tidak ada. Kita sama sekali belum bayar DP, tapi kita sudah survei ke pabrik atau gudangnya. Ketemu pihak marketingnya, tapi belum melakukan transaksi apa pun. Tapi sudah kadung berharap, jadi kecewa," jelas Sigit, menggambarkan tingkat kekecewaan kliennya.
Baca Juga:
- Transformasi Kemewahan Darat: BAV Luxury Auto Design Hadirkan Sensasi Jet Pribadi dalam Mercedes-Benz Sprinter Melalui Karya Terbaru Luxury Jet Van
- Meningkatkan Kesadaran Keselamatan: Isuzu Giga dan Edukasi Blind Spot dalam Sesi Media Test Drive yang Komprehensif
- Ferrari Amalfi: Gran Turismo Revolusioner Penerus Tahta Roma dengan Performa dan Teknologi Terdepan.
- Wuling BinguoEV Terbaru: Strategi Harga Kompetitif dan Inovasi Menyeluruh di Tengah Perayaan 8 Tahun Wuling di Indonesia.
- Wuling Mitra EV: Transformasi Mobilitas Komersial Listrik di Indonesia.
Kekecewaan ini kemudian diinterpretasikan sebagai perbuatan wanprestasi. Pihak penggugat mengklaim bahwa para tergugat, khususnya PT Solo Manufaktur Kreasi (PT SMK) sebagai produsen Esemka, tidak memenuhi janjinya dalam memproduksi Esemka secara massal, yang secara implisit telah dijanjikan melalui promosi berkelanjutan dan dukungan publik tingkat tinggi. Akibatnya, Aufaa Luqmana Re A menuntut ganti rugi materiil. Dalam tuntutannya, pihak penggugat meminta ganti rugi paling rendah seharga dua unit mobil pikap Esemka, masing-masing senilai Rp 150 juta, sehingga total menjadi Rp 300 juta. Selain itu, penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan terhadap aset-aset PT Solo Manufaktur Kreasi. Sita jaminan ini bertujuan untuk memastikan bahwa apabila gugatan dikabulkan oleh pengadilan, tergugat memiliki aset yang cukup untuk memenuhi prestasinya, yakni pembayaran ganti rugi yang dituntut. Ini adalah langkah hukum strategis untuk mengamankan hak-hak penggugat di masa depan.
Perjalanan Esemka sendiri adalah sebuah saga yang penuh harapan dan tantangan. Merek ini pertama kali menarik perhatian publik secara luas pada tahun 2012-2013 ketika Joko Widodo, yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Solo, menggunakan mobil Esemka Rajawali sebagai kendaraan dinasnya. Dukungan pribadi Jokowi ini secara instan mengangkat Esemka dari sekadar proyek lokal menjadi simbol kebangkitan industri otomotif nasional yang diidam-idamkan. Esemka dipandang sebagai harapan baru untuk memproduksi kendaraan "buatan Indonesia" yang mampu bersaing di pasar domestik, bahkan internasional. Narasi "mobil nasional" ini terus digaungkan seiring dengan kenaikan karier politik Jokowi, dari Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI.
Namun, di balik gemuruh dukungan dan harapan, realitas produksi massal Esemka selalu menjadi pertanyaan besar. Setelah beberapa tahun vakum, Esemka kembali muncul ke permukaan dengan fokus pada kendaraan komersial, khususnya pikap bernama Esemka Bima. Pabrik di Boyolali diresmikan, dan ada indikasi awal bahwa produksi akan dimulai secara serius. Namun, ketersediaan unit di pasaran, khususnya untuk konsumen individu seperti Aufaa, masih sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Inilah celah yang kemudian menjadi dasar gugatan wanprestasi, di mana janji akan produksi massal yang memungkinkan akses publik terhadap unit Esemka, tidak terpenuhi.
Dalam proses persidangan, pihak penggugat juga mengajukan permohonan penting lainnya, yaitu permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi di Boyolali. Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto, menjelaskan urgensi permintaan ini. "Urgensinya untuk melihat di lapangan terkait objek sengketa yang ada. Berkaitan dengan wanprestasi ada janji sebuah pengadaan produksi massal sebuah mobil, dan ada gudangnya. Untuk menguji kebenarannya, kami merasa perlu dilakukan sidang PS dengan melihat pabrik pembuatannya, masih berfungsi atau tidak," ujarnya. Permintaan PS ini sangat krusial karena dapat membuktikan klaim penggugat mengenai ketidakmampuan Esemka dalam memproduksi unit secara massal, yang menjadi akar dari wanprestasi. Jika pabrik ditemukan tidak beroperasi atau tidak memproduksi sesuai kapasitas yang diharapkan, hal itu akan memperkuat posisi penggugat.
Namun, permintaan penggugat ini langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak PT Solo Manufaktur Kreasi. Melalui kuasa hukumnya, Sundari, penolakan itu telah disampaikan secara lisan di persidangan dan direncanakan akan disampaikan secara tertulis. Alasan penolakan PT SMK cukup jelas: "Jadi untuk PS, dilakukan untuk kasus-kasus objek tanah, sedangkan dalam kasus kita bukan objek tanah. Melainkan tergugat satu (Jokowi) yang dianggap tidak bisa menepati janjinya. Jadi bukan tentang objek tanah sehingga PS kita tolak. Apalagi itu yuridiksi di Boyolali," ucap Sundari. Argumen ini menyoroti bahwa Pemeriksaan Setempat secara tradisional lebih sering diterapkan pada sengketa kepemilikan atau batas tanah. Selain itu, PT SMK juga mempermasalahkan yurisdiksi, mengingat pabrik berada di Boyolali, sementara gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Penolakan ini memicu spekulasi mengenai kondisi sebenarnya dari pabrik Esemka. Apakah penolakan tersebut murni berdasarkan interpretasi hukum mengenai PS, ataukah ada kekhawatiran bahwa pemeriksaan di lokasi akan mengungkap fakta-fakta yang merugikan posisi PT SMK?
Kasus Esemka ini tidak hanya terbatas pada sengketa perdata antara seorang warga dan sebuah perusahaan otomotif. Ia menyentuh isu yang lebih besar mengenai impian "mobil nasional" Indonesia yang telah berulang kali muncul dan tenggelam. Sejarah mencatat berbagai upaya serupa, mulai dari mobil Timor di era 1990-an hingga berbagai proyek lainnya, yang sebagian besar gagal mencapai skala produksi massal dan daya saing global. Tantangan dalam membangun industri otomotif nasional sangat kompleks, meliputi investasi modal yang masif, pengembangan riset dan teknologi, pembangunan rantai pasok lokal yang kuat, serta persaingan ketat dari produsen global yang sudah mapan dengan ekonomi skala besar.
Esemka, meskipun mendapat dukungan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, juga harus menghadapi realitas ini. Pertanyaan kunci yang muncul adalah apakah Esemka memiliki kapasitas produksi yang memadai, jaringan distribusi yang solid, dan strategi pemasaran yang efektif untuk benar-benar menjadi pemain besar di pasar otomotif. Gugatan dari Aufaa Luqmana Re A ini menjadi cerminan dari kesenjangan antara retorika dan realitas di lapangan. Konsumen seperti Aufaa, yang termotivasi oleh janji dan promosi tingkat tinggi, berinvestasi harapan dan waktu, hanya untuk menemukan bahwa produk yang dijanjikan tidak tersedia.
Implikasi dari gugatan ini bisa sangat luas. Bagi Esemka, jika gugatan dikabulkan, perusahaan tidak hanya harus membayar ganti rugi materiil Rp 300 juta, tetapi juga menghadapi pukulan telak terhadap reputasi dan citra mereka sebagai "mobil nasional." Ini bisa semakin mempersulit upaya mereka untuk mendapatkan kepercayaan pasar dan investor di masa depan. Bagi konsumen, kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya kehati-hatian dan verifikasi terhadap janji-janji, bahkan yang berasal dari tokoh publik atau proyek yang didukung pemerintah. Ini juga bisa menjadi preseden hukum yang mendorong lebih banyak akuntabilitas dari pihak-pihak yang membuat janji publik terkait proyek-proyek nasional.
Bagi Presiden Joko Widodo, meskipun secara hukum ia tidak digugat secara langsung sebagai tergugat utama, namun perannya dalam mempromosikan Esemka tak bisa dilepaskan dari konteks kasus ini. Gugatan ini secara tidak langsung menyoroti salah satu proyek yang sangat ia banggakan dan promosikan. Ini menjadi pengingat bahwa janji-janji yang didukung oleh otoritas publik memiliki bobot moral dan ekspektasi yang tinggi di mata masyarakat. Hasil dari kasus ini, apa pun itu, akan menjadi sorotan publik dan media, dan akan memberikan gambaran lebih lanjut tentang tantangan dalam mewujudkan impian industri otomotif mandiri di Indonesia. Pertarungan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta ini bukan hanya tentang Rp 300 juta, melainkan tentang janji, harapan, dan akuntabilitas dalam perjalanan panjang menuju kemandirian industri bangsa.
