Terobosan Digital Nasional: 200 Sekolah Rakyat Akan Nikmati Internet 100 Mbps Penuh, Didanai Kemensos dalam Program Prioritas Presiden Prabowo

Pemerintah Indonesia, melalui inisiatif ambisius Presiden Prabowo Subianto, akan segera meluncurkan program penyediaan akses internet super cepat di 200 Sekolah Rakyat di seluruh penjuru negeri. Dengan kecepatan mencapai 100 Mbps, konektivitas digital ini ditujukan untuk merevolusi proses belajar-mengajar dan mendorong transformasi pendidikan di Indonesia, sebuah langkah strategis yang didanai langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Keputusan pendanaan oleh Kemensos ini menandai sebuah paradigma baru dalam strategi pembangunan infrastruktur digital nasional. Biasanya, anggaran untuk proyek semacam ini dialokasikan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau lembaga teknis terkait lainnya. Namun, langkah Kemensos menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam melihat pendidikan sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini adalah manifestasi nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa akses terhadap teknologi dan pendidikan berkualitas tinggi tidak lagi menjadi privilese, melainkan hak dasar bagi setiap anak bangsa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang beruntung. Pendanaan oleh Kemensos mengindikasikan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, menjadikannya bagian integral dari upaya pemerataan kesejahteraan.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan peran krusial pihaknya dalam memastikan keberhasilan program ini. "Jadi, internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos," ujar Wayan Toni Supriyanto saat ditemui awak media di Jakarta pada Jumat, 4 Juli 2025. Wayan menambahkan bahwa meskipun aspek pembiayaan ditangani oleh Kemensos, tanggung jawab teknis dan kualitas layanan tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Komdigi. "Kami, Komdigi, hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga Quality of Service-nya (QoS) sesuai dengan kapasitas yang diberikan," jelasnya. Ia juga menekankan bahwa koneksi yang disediakan adalah "fixed broadband," bukan layanan seluler, yang menjamin stabilitas dan kecepatan yang konsisten, sangat penting untuk kebutuhan pendidikan yang intensif data. Pemilihan fixed broadband mengindikasikan komitmen jangka panjang terhadap infrastruktur yang kokoh dan dapat diandalkan, jauh melampaui koneksi sementara atau seadanya.

Sekolah Rakyat sendiri bukanlah institusi pendidikan konvensional, melainkan sebuah konsep inovatif yang dirancang untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Ini adalah upaya konkret pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, memastikan bahwa tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam arus kemajuan, terutama di era digital. Konsep "Sekolah Rakyat" secara inheren mengandung makna inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, merefleksikan semangat keadilan sosial dalam pendidikan.

Kecepatan internet 100 Mbps yang akan disediakan bukan sekadar angka; ini adalah gerbang menuju dunia pengetahuan tanpa batas. Dengan bandwidth sebesar itu, siswa dan guru dapat mengakses sumber belajar daring yang kaya, mengikuti kelas virtual, melakukan riset mendalam, mengunduh materi pembelajaran multimedia, hingga berpartisipasi dalam program-program pengembangan keterampilan digital yang kian relevan di pasar kerja masa depan. Kecepatan ini memungkinkan penggunaan aplikasi berbasis cloud, konferensi video interaktif, akses ke perpustakaan digital global, bahkan potensi pemanfaatan teknologi baru seperti augmented reality (AR) atau virtual reality (VR) untuk pengalaman belajar yang imersif. Ini adalah fondasi krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan adaptif terhadap tuntutan zaman.

Inisiatif ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang siap menghadapi tantangan global dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045. Transformasi digital nasional bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu beradaptasi dan berinovasi di tengah perubahan zaman yang pesat. Dengan internet ngebut di Sekolah Rakyat, pemerintah menargetkan penciptaan ekosistem pendidikan berbasis digital yang akan membekali generasi muda dengan literasi digital, keterampilan abad ke-21, dan daya saing global. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kapasitas intelektual dan inovatif bangsa.

Komitmen pemerintah terhadap program ini juga tercermin dari kunjungan langsung Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beberapa waktu lalu. Menkomdigi meninjau kesiapan infrastruktur internet di dua lokasi Sekolah Rakyat percontohan di Yogyakarta, yaitu Sekolah Rakyat Menengah 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk validasi langsung dari pimpinan kementerian terhadap kesiapan di lapangan, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa standar infrastruktur yang dijanjikan benar-benar terpenuhi. Ini juga menjadi kesempatan bagi Menkomdigi untuk berinteraksi langsung dengan calon penerima manfaat dan memahami kebutuhan spesifik di tingkat akar rumput.

Direncanakan, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus hingga September 2025. Uniknya, fasilitas pendidikan ini tidak dibangun dari nol, melainkan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada, baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Pemanfaatan BLK ini merupakan strategi cerdas untuk mempercepat implementasi program, mengurangi biaya pembangunan infrastruktur baru, dan mengoptimalkan aset negara yang sudah ada. BLK seringkali memiliki lokasi yang strategis dan infrastruktur dasar yang memadai, sehingga hanya membutuhkan renovasi dan adaptasi minor untuk berfungsi sebagai fasilitas pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan efisiensi dan pragmatisme pemerintah dalam mewujudkan program prioritas ini.

Konsep pembiayaan dan fasilitas yang diberikan juga sangat ambisius, setara dengan standar pendidikan berkualitas tinggi yang biasanya hanya dinikmati oleh segelintir orang. "Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN," ungkap Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico. Pernyataan ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi lembaga pendidikan yang komprehensif, menyediakan jenjang pendidikan dasar hingga menengah, dengan seluruh biaya operasional, fasilitas, dan bahkan potensi biaya hidup siswa ditanggung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini adalah jaminan kualitas dan aksesibilitas yang luar biasa bagi siswa yang memenuhi kriteria, menghilangkan hambatan finansial yang seringkali menjadi penghalang utama bagi pendidikan berkualitas. Standar setara Taruna Nusantara menunjukkan ambisi untuk mencetak lulusan dengan kompetensi dan karakter unggul.

Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung-gedung BLK yang dipilih akan direnovasi sesuai standar kebutuhan Sekolah Rakyat, dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang kelas modern, laboratorium komputer, perpustakaan digital, dan fasilitas olahraga. Setelah masa pinjam pakai berakhir, gedung-gedung tersebut akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemerintah Daerah. Skema ini tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat dalam memulai program dengan cepat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah karena BLK mereka akan direnovasi dan ditingkatkan kualitasnya, yang dapat dimanfaatkan untuk program pelatihan vokasi di masa mendatang. Ini adalah model kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Meskipun optimistis, sejumlah tantangan tentu akan menyertai implementasi program sebesar ini. Ketersediaan infrastruktur jaringan di daerah terpencil yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau, pelatihan guru untuk adaptasi kurikulum digital dan penggunaan teknologi dalam pengajaran, hingga keberlanjutan program pasca periode rintisan akan menjadi fokus perhatian pemerintah. Penting untuk memastikan bahwa guru-guru di Sekolah Rakyat tidak hanya mahir secara pedagogi, tetapi juga kompeten dalam memanfaatkan alat-alat digital untuk memaksimalkan potensi internet 100 Mbps. Kurikulum juga harus disesuaikan agar mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan relevan dengan tuntutan masa depan.

Program Sekolah Rakyat dengan dukungan internet berkecepatan tinggi ini bukan sekadar inisiatif pendidikan, melainkan investasi strategis dalam masa depan bangsa. Ini adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing, dan siap menghadapi era revolusi industri 4.0 serta masyarakat 5.0. Dengan sinergi antar kementerian seperti Kemensos dan Komdigi, dukungan penuh dari kepemimpinan nasional, dan pemanfaatan aset yang efisien, impian pendidikan digital yang merata bagi seluruh anak bangsa semakin mendekati kenyataan. Harapannya, 200 Sekolah Rakyat ini akan menjadi pionir yang melahirkan generasi penerus yang cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia, siap membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan.