By admin 
Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya, termasuk sepeda motor, wajib dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang lebih dikenal sebagai pelat nomor. TNKB bukan sekadar identitas; ia berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang sah, diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memiliki spesifikasi tertentu baik dari segi bahan, ukuran, maupun desain. Keberadaan pelat nomor ini krusial dalam sistem registrasi dan identifikasi kendaraan, memungkinkan aparat penegak hukum untuk melacak kepemilikan, mengidentifikasi kendaraan dalam kasus kecelakaan atau tindak kejahatan, serta mempermudah pengawasan lalu lintas. Tanpa pelat nomor yang terpasang dengan benar, sebuah kendaraan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menyulitkan proses identifikasi dan penegakan hukum di jalan.
Belakangan ini, fenomena maraknya sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan pelat nomor, khususnya di bagian belakang, menjadi sorotan serius. Selain itu, banyak juga ditemukan pelat nomor yang sengaja ditutupi stiker, dicoret-coret, atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbaca dengan jelas oleh sistem kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tindakan-tindakan ini jelas menyalahi aturan dan mengindikasikan upaya untuk menghindari pengawasan dan penindakan hukum. Praktik semacam ini tidak hanya menghambat kerja sistem ETLE yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menciptakan celah bagi pengendara untuk melanggar aturan lalu lintas tanpa konsekuensi langsung.
Kepala Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, secara tegas menyatakan kekhawatirannya terkait tren ini. "Kendaraan-kendaraan roda dua yang pelat ataupun TNKB belakangnya entah sengaja dicopot ataupun alasan terjatuh, karena Electronic Traffic Law Enforcement ini akan membaca capture-an berdasarkan TNKB. Oleh karena itu lengkapi," ungkapnya seperti dilansir laman X TMC Polda Metro Jaya. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa vitalnya peran TNKB dalam mendukung operasional ETLE, sebuah sistem yang mengandalkan teknologi pengenalan plat nomor untuk mengidentifikasi pelanggar lalu lintas secara otomatis. Apabila pelat nomor tidak ada atau tidak terbaca, sistem ETLE menjadi tidak efektif, sehingga tujuan penegakan hukum yang berbasis teknologi pun terhambat.
Baca Juga:
- Ada Pemutihan Pajak, Cek Fisik Kendaraan di Samsat Bayar Berapa?
- Kontroversi Mobil Dinas Propam Tapanuli Selatan: Remaja Diduga Tabrak Lari, Sorotan pada Tanggung Jawab dan Regulasi SIM
- MotoGP Ceko 2025 Kembali Menggebrak Sirkuit Brno: Penantian Empat Musim Berakhir, Siap Suguhkan Balapan Penuh Tantangan!
- IMI Gorontalo Dukung Bamsoet Kembali Maju Jadi Ketum IMI 2025-2030
- Dominasi Marc Marquez di Sachsenring: Sang Raja Bertahan di Tengah Badai Kecelakaan Hebat
Mengenal Lebih Dekat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
ETLE merupakan inovasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan kamera pengawas yang terpasang di berbagai titik strategis. Sistem ini mampu merekam dan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, kemudian mengirimkan notifikasi tilang kepada pemilik kendaraan. Keunggulan ETLE terletak pada objektivitasnya, minimnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar (sehingga mengurangi potensi praktik pungutan liar), serta kemampuannya untuk beroperasi 24 jam sehari. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada keberadaan dan keterbacaan TNKB. Pelat nomor adalah "sidik jari" kendaraan yang memungkinkan ETLE mengidentifikasi kendaraan dan pemiliknya. Oleh karena itu, upaya memodifikasi atau menghilangkan pelat nomor adalah bentuk penghindaran hukum yang serius dan dapat mengganggu ketertiban lalu lintas secara keseluruhan.
Dampak dan Konsekuensi Pelanggaran TNKB
Selain menghambat kinerja ETLE, tidak menggunakan pelat nomor atau memodifikasinya memiliki dampak yang lebih luas. Secara keamanan, kendaraan tanpa identitas yang jelas dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan, mempersulit pelacakan jika terjadi kecelakaan tabrak lari, atau bahkan menjadi sarana kejahatan terorganisir. Bagi pengendara itu sendiri, selain risiko tilang, juga akan menghadapi kesulitan dalam berbagai urusan administratif, seperti perpanjangan STNK, pembayaran pajak kendaraan, hingga proses jual beli atau balik nama. Kendaraan yang tidak teridentifikasi dengan benar juga dapat menimbulkan kecurigaan dan menjadi target razia polisi, yang berujung pada penilangan atau bahkan penyitaan kendaraan.
Proses dan Biaya Pengurusan Pelat Nomor Hilang/Rusak
Mengingat pentingnya TNKB, jika pelat nomor Anda hilang, rusak, atau buram hingga tidak terbaca, Anda wajib segera mengurus pergantiannya di Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) di wilayah domisili Anda. Proses pengurusan ini relatif mudah namun memerlukan kelengkapan dokumen dan prosedur yang tepat.
Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda ikuti untuk mengurus pergantian pelat nomor baru:
- Datang ke Kantor Samsat Setempat: Pastikan Anda datang ke Samsat yang sesuai dengan wilayah registrasi kendaraan Anda. Jam operasional Samsat umumnya pada hari kerja.
- Membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian: Ini adalah syarat mutlak. Anda harus terlebih dahulu membuat laporan kehilangan di Polsek atau Polres terdekat dari lokasi kejadian hilangnya pelat nomor. Surat kehilangan ini akan menjadi bukti resmi bahwa pelat nomor Anda memang telah hilang dan bukan sengaja dilepas atau disalahgunakan. Dalam laporan ini, pastikan untuk mencantumkan detail kendaraan (merk, tipe, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin) dan kronologi singkat kejadian.
- Menyiapkan Dokumen Persyaratan:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Asli: Pastikan KTP masih berlaku dan sesuai dengan nama yang tertera di STNK dan BPKB.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli: STNK adalah bukti registrasi kendaraan. Pastikan tidak ada tunggakan pajak.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli: BPKB adalah dokumen kepemilikan kendaraan. Ini juga penting untuk verifikasi data kendaraan.
- Catatan Penting: Pastikan semua dokumen asli dan dalam kondisi baik. Fotokopi mungkin diperlukan, namun selalu siapkan dokumen asli untuk diperlihatkan kepada petugas.
- Membawa Kendaraan untuk Cek Fisik: Kendaraan yang pelat nomornya akan diganti wajib dibawa ke Samsat untuk dilakukan cek fisik. Cek fisik ini meliputi verifikasi nomor rangka (VIN) dan nomor mesin kendaraan, serta pencocokan data dengan dokumen yang ada. Petugas juga akan mengambil foto kendaraan sebagai bagian dari validasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang diajukan untuk penggantian pelat nomor adalah kendaraan yang sah dan sesuai dengan data yang terdaftar.
Biaya Pengurusan Pelat Nomor Hilang/Rusak
Biaya pengurusan pergantian pelat nomor telah diatur secara transparan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. Penetapan tarif ini bertujuan untuk memastikan keseragaman biaya dan menghindari pungutan liar.
- Untuk kendaraan roda dua atau roda tiga: Dikenakan tarif Rp 60.000 per pasang (depan dan belakang).
- Untuk kendaraan roda empat atau lebih: Dikenakan tarif Rp 100.000 per pasang (depan dan belakang).
Biaya ini harus dibayarkan di loket pembayaran yang telah ditentukan di Samsat. Pastikan Anda menerima tanda bukti pembayaran resmi. Proses pembayaran yang transparan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meminimalkan praktik korupsi.
Operasi Patuh Jaya 2025: Fokus pada Kepatuhan TNKB
Kepolisian, melalui berbagai operasi penegakan hukum, secara konsisten mengedukasi dan menindak pelanggar lalu lintas. Salah satu operasi rutin yang gencar dilakukan adalah Operasi Patuh Jaya. Pada Operasi Patuh Jaya 2025, kendaraan bermotor tanpa pelat nomor, khususnya di bagian belakang, menjadi salah satu target utama penindakan. Ini adalah sinyal tegas dari kepolisian bahwa ketertiban dalam penggunaan TNKB tidak bisa ditawar lagi.
Bagi pengendara yang kedapatan tidak menggunakan pelat nomor, sanksi tegas menanti sesuai dengan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal tersebut dengan jelas menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."
Sanksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan memiliki identitas yang jelas dan sah. Selain denda dan kurungan, pelanggar juga berisiko menghadapi penilangan langsung di tempat, penyitaan dokumen kendaraan, atau bahkan kendaraan dapat dibawa ke kantor polisi jika pelanggaran dianggap sangat serius atau disertai pelanggaran lain.
Pentingnya Kepatuhan dan Tanggung Jawab Pengendara
Memastikan pelat nomor terpasang dengan benar di depan dan belakang kendaraan bukan hanya soal menghindari denda, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan pengguna jalan yang taat hukum. Pelat nomor adalah elemen penting dalam sistem identifikasi kendaraan yang mendukung keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan ini akan mempermudah kerja aparat penegak hukum, membantu dalam proses identifikasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan, serta menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan teratur bagi semua.
Mari kita pastikan pelat nomor kendaraan selalu terpasang dengan baik, tidak dimodifikasi, dan tidak tertutup. Ini adalah langkah kecil namun berdampak besar dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya, serta mendukung upaya kepolisian dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.
