By admin 
Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengambil langkah strategis yang signifikan dengan membentuk sebuah badan usaha baru. Entitas ini dirancang khusus untuk mengoordinasikan seluruh kebutuhan teknis dan operasional di lapangan, dengan fokus utama pada penataan dan relokasi jaringan fiber optik nasional yang selama ini kerap menjadi sorotan. Keputusan monumental ini dicapai dalam Rapat Umum Anggota Apjatel 2025, menandai komitmen kuat asosiasi dalam menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang lebih rapi, efisien, dan terintegrasi di seluruh Indonesia.
Ketua Apjatel, Jerry Siregar, menjelaskan bahwa pembentukan badan usaha ini merupakan manifestasi dari partisipasi aktif seluruh anggota dalam merumuskan arah dan langkah strategis organisasi ke depan. "Badan usaha ini ke depannya diharapkan dapat mengefisiensikan dan mengintegrasikan pelaksanaan penataan jaringan dan akan menjadi perpanjangan tangan Apjatel dalam mengkoordinir kebutuhan teknis dan operasional di lapangan," ujar Jerry, menegaskan visi besar di balik inisiatif ini. Ia menambahkan bahwa entitas baru ini akan berfungsi sebagai pusat kendali untuk memastikan standar kualitas layanan dan infrastruktur yang seragam di seluruh negeri. Ini merupakan respons proaktif Apjatel terhadap tantangan kompleks dalam pengelolaan jaringan telekomunikasi yang terus berkembang pesat seiring dengan kebutuhan digitalisasi nasional.
Lebih jauh, Jerry Siregar memaparkan bahwa salah satu misi krusial badan usaha Apjatel ini adalah memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan secara ketat. Hal ini tidak hanya mencakup aspek teknis pemasangan, tetapi juga keberlanjutan operasional. "Sekaligus dirancang untuk melakukan quality control dan perawatan infrastruktur bersama ke depannya," imbuhnya, menyoroti pentingnya pemeliharaan berkelanjutan untuk menjaga performa jaringan. Fungsi quality control ini akan melibatkan serangkaian audit dan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman yang telah disepakati, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum berdampak luas pada layanan publik. Ini merupakan langkah preventif yang vital dalam meminimalisir gangguan layanan dan meningkatkan keandalan konektivitas internet bagi jutaan pengguna di Indonesia.
Salah satu agenda mendesak yang tengah digarap Apjatel melalui badan usaha barunya adalah penyusunan standar relokasi jaringan fiber optik secara nasional. Proses ini melibatkan kajian mendalam dan kolaborasi lintas sektor, mengingat kompleksitas geografis dan administratif Indonesia. Dalam konteks ini, Apjatel secara aktif mengangkat isu harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Isu ini menjadi krusial karena perbedaan aturan di berbagai wilayah seringkali menambah beban biaya yang tidak perlu bagi perusahaan penyelenggara jaringan. Beban biaya tambahan ini, pada gilirannya, berpotensi berdampak pada kenaikan harga layanan internet yang harus ditanggung oleh masyarakat, menghambat inklusi digital dan pertumbuhan ekonomi. Apjatel bertekad untuk menjembatani kesenjangan regulasi ini melalui dialog konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dewan Pengawas Apjatel, Bambang Prastowo, memberikan pandangan tajam mengenai kondisi infrastruktur jaringan saat ini. "Kondisi semrawut kabel fiber optik saat ini disebabkan kurangnya integrasi dan standar yang jelas," kata Bambang. Pernyataan ini menggambarkan realitas di banyak kota besar di Indonesia, di mana kabel-kabel optik seringkali terlihat menjuntai, tumpang tindih, atau terpasang secara tidak teratur, menciptakan pemandangan yang tidak estetis dan bahkan berpotensi bahaya. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menyulitkan proses identifikasi masalah, perawatan, dan pengembangan jaringan di masa depan. Lebih jauh, kekacauan ini meningkatkan risiko kerusakan akibat faktor eksternal, seperti cuaca ekstrem atau aktivitas konstruksi, yang dapat menyebabkan gangguan layanan yang meluas.
Bambang Prastowo juga menekankan bahwa setiap upaya relokasi jaringan harus mempertimbangkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini adalah aspek krusial agar penataan jaringan telekomunikasi dapat selaras dengan pesatnya pembangunan infrastruktur umum lainnya di Indonesia, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Tanpa koordinasi yang baik dengan rencana tata ruang, relokasi jaringan bisa menjadi proyek yang berulang dan memakan biaya besar, menghambat efisiensi investasi. "Karena itu, standarisasi menjadi langkah awal untuk menciptakan jaringan yang rapi dan terintegrasi," tegas Bambang, menyoroti urgensi penetapan pedoman teknis yang jelas dan seragam. Standarisasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis material yang digunakan, metode pemasangan, hingga penempatan infrastruktur pendukung seperti tiang dan ducting.
Sebagai wujud konkret dari komitmen ini, Apjatel saat ini telah melakukan "mock up tiang bersama" atau tiang multifungsi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh berbagai operator. Inisiatif ini merupakan solusi inovatif untuk mengurangi jumlah tiang individual yang memenuhi ruang publik, sehingga menciptakan pemandangan kota yang lebih rapi dan mengurangi beban visual. "Saat ini, Apjatel telah melakukan mock up tiang bersama dan sedang mengkaji desain standar yang akan diterapkan," pungkas Bambang. Desain standar ini akan mempertimbangkan aspek teknis, keamanan, estetika, dan keberlanjutan, memastikan bahwa tiang bersama ini dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai penyedia layanan telekomunikasi tanpa mengorbankan kualitas atau keamanan. Konsep tiang bersama ini diharapkan dapat menjadi model nasional untuk penempatan infrastruktur fiber optik, memangkas biaya investasi operator sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan lahan.
Pembentukan badan usaha Apjatel ini bukan hanya tentang menata kabel, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih kuat dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Dengan jaringan yang terintegrasi dan distandarisasi, Indonesia akan lebih siap menghadapi gelombang teknologi baru seperti 5G, Internet of Things (IoT), dan Smart Cities. Jaringan fiber optik yang rapi dan andal adalah tulang punggung dari transformasi digital nasional, memungkinkan konektivitas yang cepat dan stabil untuk pendidikan, kesehatan, bisnis, dan sektor-sektor strategis lainnya. Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di sektor telekomunikasi, karena operator akan memiliki kepastian regulasi dan standar operasional yang jelas, mengurangi risiko dan biaya tak terduga. Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu tujuan: menyediakan layanan telekomunikasi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mendukung visi Indonesia sebagai negara digital yang maju dan berdaya saing global. Keberhasilan badan usaha ini akan sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara Apjatel, anggotanya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan jaringan telekomunikasi yang modern dan berkelanjutan.
