By admin 
Jakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menunjukkan komitmennya sebagai penggerak utama transformasi digital di Indonesia, khususnya di sektor pemerintahan. Melalui gelaran akbar Borneo Digital Summit 2025 yang diselenggarakan di Balikpapan pada Kamis, 3 Juli 2025, Telkom menegaskan perannya dalam mengakselerasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh wilayah Kalimantan. Acara ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah forum strategis yang membuka lembaran baru inisiatif digitalisasi, dengan mengusung tema ambisius ‘Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B’.
Borneo Digital Summit 2025 didesain sebagai platform kolaboratif untuk mempercepat adopsi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem pemerintahan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga partisipatif, di mana masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pelayanan publik yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan fokus pada percepatan SPBE, Telkom berupaya membantu pemerintah daerah di Kalimantan untuk beralih dari sistem konvensional menuju sistem yang berbasis digital sepenuhnya, mengoptimalkan setiap aspek pelayanan dan pengambilan keputusan.
Dalam sambutannya yang penuh visi, Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menekankan bahwa Borneo Digital Summit adalah perwujudan konkret dari komitmen dan kolaborasi TelkomGroup untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan. "Telkom hadir bukan hanya sebagai penyedia solusi, melainkan sebagai katalisator utama digitalisasi," ujar Dian. Ia menambahkan bahwa Telkom berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur digital yang kokoh, solusi terintegrasi yang inovatif, dan layanan yang disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan unik setiap daerah. Hal ini sangat krusial mengingat keragaman geografis dan karakteristik sosial-ekonomi di Kalimantan.
Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa Telkom memikul tanggung jawab besar sebagai institusi strategis pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menjadi pendorong utama perkembangan digital di Indonesia. "Tugas ini harus dilaksanakan dengan baik, dan yang terpenting, tidak bisa kami lakukan sendirian. Kuncinya adalah kolaborasi yang erat," papar Dian dalam keterangan tertulis. Kolaborasi yang dimaksud melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas, demi menciptakan ekosistem digital yang holistik dan berkelanjutan.
Dian Siswarini juga menguraikan tiga tugas utama Telkom dalam mendukung transformasi digital nasional: membangun infrastruktur digital, mengembangkan platform digital, dan menyediakan layanan digital. Ia menjelaskan bahwa tanpa fondasi infrastruktur digital yang kuat, upaya digitalisasi akan sulit terealisasi. Oleh karena itu, Telkom berinvestasi besar dalam pembangunan jaringan serat optik, pusat data modern, dan konektivitas yang merata hingga ke pelosok. Setelah infrastruktur terbangun, pembangunan platform digital menjadi penunjang penting untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat dan pemerintah, seperti platform komputasi awan, big data analytics, hingga kecerdasan buatan. Terakhir, layanan digital, mulai dari e-governance, e-health, e-education, hingga smart city solutions, menjadi ujung tombak yang menghubungkan teknologi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Dian Siswarini menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang telah terjalin. "Semoga forum ini bisa menjadi wadah kolaborasi yang produktif antara Telkom dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depannya kita bisa bersama-sama menjalankan digitalisasi yang menjadi salah satu visi utama pemerintahan saat ini," harapnya. Dian menutup sambutannya dengan penekanan kuat bahwa digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mutlak untuk menghadapi tantangan global dan meraih masa depan yang lebih baik. Tanpa transformasi digital, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global dan tidak mampu memberikan pelayanan optimal kepada warganya.
Sementara itu, EVP Telkom Regional IV Kalimantan, Rachmad Dwi Hartanto, turut menyampaikan pandangannya mengenai urgensi transformasi digital di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa upaya digitalisasi pemerintah daerah tidak dapat berjalan secara parsial atau berdiri sendiri. "Pentingnya sinergi lintas sektor dan pendampingan dari mitra yang memiliki kompetensi digital adalah kunci," ujarnya. Rachmad menyoroti bahwa dukungan dari ahli digital seperti Telkom Group akan memastikan program SPBE dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah di Kalimantan yang memiliki karakteristik unik.
Rachmad juga mengidentifikasi beberapa faktor kunci dalam mendorong lompatan digital yang nyata di daerah, yaitu optimalisasi anggaran pemerintah, penyusunan strategi digital yang matang dan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi yang relevan dan terkini. Ia menjelaskan bahwa optimalisasi anggaran bukan berarti mengurangi investasi, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk digitalisasi memberikan dampak maksimal, menghindari duplikasi sistem, dan berfokus pada solusi yang scalable serta interoperable. Strategi digital yang matang juga harus mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, budaya organisasi, dan kesiapan ekosistem digital lokal.
Sebagai informasi, Borneo Digital Summit 2025 ini turut dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah tokoh penting dan pejabat tinggi dari berbagai kementerian terkait, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat terhadap agenda transformasi digital di daerah. Hadir Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Akmal Malik, M.Si., Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI., Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi, Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Ir. Suprayitno, MA. Dari jajaran direksi Telkom, selain Dian Siswarini, turut hadir Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, dan tentu saja EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.
Para narasumber dari kementerian terkait berbagi wawasan dan kebijakan strategis yang mendukung percepatan SPBE. Dr. Akmal Malik, M.Si., Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, membawakan materi yang sangat relevan mengenai ‘Penguatan Otonomi Daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan SPBE’. Ia menekankan bagaimana digitalisasi dapat memberdayakan pemerintah daerah untuk lebih mandiri, responsif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan efisiensi tata kelola internal. SPBE menjadi tulang punggung bagi terciptanya data-driven policy making di tingkat lokal.
Selanjutnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI., mengangkat topik krusial ‘Transformasi Digital Pemerintahan dan Integrasi SPBE sebagai Fondasi Pembangunan Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan’. Paparannya menyoroti pentingnya integrasi sistem-sistem yang ada, sehingga tidak ada lagi silo data dan pelayanan yang terputus-putus antarinstansi. Integrasi SPBE diharapkan dapat menciptakan satu ekosistem data yang terpadu, memudahkan pertukaran informasi, dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan.
Tidak kalah penting, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi, Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., memberikan pemaparan mendalam terkait ‘Teknologi Digital Pemerintah’. Ia membahas berbagai teknologi mutakhir yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah, mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data dan otomatisasi layanan, teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan data, hingga implementasi Internet of Things (IoT) untuk pengembangan smart city. Fokusnya adalah bagaimana teknologi ini dapat diimplementasikan secara praktis dan berkelanjutan.
Terakhir, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Ir. Suprayitno, MA., membawakan topik ‘Optimalisasi Pembangunan Daerah Berbasis Data Digital dan Inovasi Teknologi’. Suprayitno menjelaskan bagaimana data digital dapat menjadi aset berharga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan data yang akurat dan real-time, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih tepat, mengidentifikasi potensi dan masalah dengan cepat, serta merancang program-program yang lebih efektif dan efisien, didukung oleh inovasi teknologi yang terus berkembang.
Rangkaian acara Borneo Digital Summit 2025 ditutup dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan mitra strategis dari kalangan pemerintah daerah, industri penyedia solusi digital, dan praktisi teknologi. Sesi ini menjadi ruang diskusi interaktif yang sangat berharga untuk merumuskan langkah-langkah implementatif konkret dalam percepatan transformasi digital. Para peserta saling berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi terbaik, dengan tujuan menyatukan visi antara penyedia solusi teknologi dan pelaksana kebijakan di daerah. Hasil FGD ini diharapkan menjadi roadmap yang jelas bagi pemerintah daerah di Kalimantan untuk mewujudkan SPBE yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.
Borneo Digital Summit 2025 menjadi bukti nyata komitmen Telkom dalam mendukung visi Indonesia Digital Nation. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Telkom berharap dapat terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan, dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, efisien, dan melayani rakyat secara optimal di era digital. Digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan fondasi esensial untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah dan berdaya saing.
