By admin 
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Intensifkan Pengawasan dan Digitalisasi Layanan JKN di Gunungkidul
Dalam upaya berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ibnu Naser Arrohimi, melakukan kunjungan kerja intensif ke berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan yang dilaksanakan pada Jumat, 4 Juli 2025, ini menjadi sorotan utama dalam agenda pengawasan BPJS Kesehatan, menyoroti komitmen lembaga tersebut untuk terus meningkatkan pelayanan di lapangan. Fokus utama pengecekan ini adalah meninjau langsung implementasi layanan JKN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari dan Puskesmas Wonosari II, serta beberapa fasilitas kesehatan swasta lainnya, guna memastikan setiap peserta JKN mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan yang prima dan efisien.
Ibnu Naser Arrohimi menegaskan bahwa tujuan utama dari pengecekan ini adalah untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, serta menjamin bahwa standar layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat. "Poin-poin penting yang kami dalami diantaranya tentang kualitas dan digitalisasi layanan sehingga bisa meningkatkan kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Begitu banyak harapan dari masyarakat terhadap jaminan kesehatan ini," ujar Ibnu usai kunjungannya. Pernyataan ini menggarisbawahi dua pilar utama peningkatan layanan JKN: kualitas pelayanan medis yang tak tergoyahkan dan percepatan adopsi teknologi digital untuk efisiensi. Harapan masyarakat yang besar terhadap program JKN menjadi pendorong utama bagi Dewan Pengawas untuk tidak henti-hentinya melakukan evaluasi dan perbaikan.
Lebih lanjut, Ibnu menyoroti capaian cakupan kepesertaan JKN di wilayah Gunungkidul yang telah mencapai angka sangat impresif, yakni 99,79%. Angka ini mencerminkan keberhasilan BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah dalam mengintegrasikan hampir seluruh penduduk Gunungkidul ke dalam sistem jaminan kesehatan. Namun, tingginya angka kepesertaan ini, menurut Ibnu, harus diimbangi dengan percepatan dan peningkatan kualitas layanan melalui skema digitalisasi. Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk meringkas alur layanan, mengurangi birokrasi, dan pada akhirnya memastikan peserta mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi serta efektif dari segi waktu. Konsep "efektif dari segi waktu" ini menjadi krusial mengingat antrean panjang dan proses administratif yang berbelit seringkali menjadi keluhan utama peserta di masa lalu.
Salah satu inovasi digital yang terus didorong pemanfaatannya adalah Aplikasi Mobile JKN. Ibnu secara konsisten menghimbau baik peserta maupun fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini. "Mengapa ini kami tekankan terus menerus, karena aplikasi ini dapat mempercepat layanan. Contoh paling mudah adalah antrean online yang tersedia disana. Cukup dari rumah, peserta bisa mengambil antreannya, begitu sampai di rumah sakit tinggal ditunjukkan kepada petugas dan bisa mendapatkan layanan dengan tenaga medis yang bertugas," jelas Ibnu. Kemudahan ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu, menghilangkan kebutuhan untuk datang terlalu pagi hanya untuk mengambil nomor antrean fisik, dan memberikan fleksibilitas lebih bagi peserta untuk mengatur jadwal kunjungan mereka.
Selain mempercepat proses bagi peserta, sistem antrean online yang terintegrasi dalam Aplikasi Mobile JKN juga memberikan manfaat besar bagi fasilitas kesehatan. Sistem ini membantu fasilitas kesehatan mengatur ritme kedatangan peserta secara lebih teratur, sehingga penumpukan pada loket pendaftaran dapat terurai. Peserta yang sudah mendapatkan nomor antrean dapat memantau perkembangannya melalui aplikasi dan hadir di fasilitas kesehatan hanya jika waktu antreannya sudah dekat, atau bahkan ketika nomor antreannya sudah dipanggil. Ini menciptakan lingkungan yang lebih teratur, mengurangi kepadatan di area pendaftaran, dan memungkinkan staf medis untuk fokus pada pelayanan pasien, bukan pada manajemen antrean manual.
Ibnu juga menekankan bahwa pemanfaatan antrean online tidak hanya terbatas pada rumah sakit, tetapi juga harus diimplementasikan secara optimal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti klinik maupun puskesmas. "Tentu dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak untuk bersama-sama mendorong pemanfaatan ini. Perlu disepakati bersama langkah-langkah apa yang harus diambil, sehingga tercipta bahwa peserta yang menggunakan antrean online di Mobile JKN adalah cepat," tegas Ibnu. Komitmen bersama ini mencakup sosialisasi yang masif, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pelatihan bagi petugas kesehatan untuk membantu peserta dalam menggunakan aplikasi.
Dari segi kualitas layanan secara umum, Ibnu mencermati titik-titik layanan yang masih membutuhkan atensi khusus, baik di sisi rawat jalan, rawat inap, IGD (Instalasi Gawat Darurat), maupun farmasi. Setiap area pelayanan ini memiliki tantangan dan dinamikanya sendiri. Tujuannya adalah agar kepuasan peserta menggunakan jaminan JKN semakin meningkat secara komprehensif. "Perbaikan layanan terus kita upayakan bersama, baik dari BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Titik-titik mana yang masih terdapat dinamika, akan kita carikan solusi bersama di tingkat pusat," tegasnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya fokus pada identifikasi masalah di tingkat lokal, tetapi juga berkomitmen untuk menemukan solusi sistematis yang dapat diterapkan secara nasional.
Menanggapi kunjungan tersebut, Direktur RSUD Wonosari, Diah Prasetyorini, menyatakan apresiasinya. Sebagai rumah sakit milik pemerintah, jajarannya terus berusaha memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Gunungkidul. Diah berharap, kunjungan dan diskusi bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan ini dapat menghasilkan masukan positif dan konstruktif bagi rumah sakit sebagai pemberi layanan. "Kami berusaha untuk terus berbenah sehingga antrean menjadi tidak terlalu lama dan makin efisien. Pengembangan pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN terus kami genjot agar semakin banyak masyarakat yang merasakan kemudahannya," kata Diah. Komitmen RSUD Wonosari ini sangat vital, mengingat peran sentralnya sebagai salah satu rujukan utama bagi peserta JKN di Gunungkidul.
Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Wonosari II, Dwi Susanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai alur untuk mendukung pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN. Salah satu inisiatif inovatif yang mereka lakukan adalah penyediaan "pojok" khusus di bagian depan puskesmas. Pojok ini berfungsi ganda, tidak hanya untuk melakukan skrining kesehatan awal bagi peserta, tetapi juga sebagai pusat edukasi penggunaan Aplikasi Mobile JKN. "Kami menyediakan pojok di bagian depan untuk skrining riwayat kesehatan sekaligus edukasi penggunaan Aplikasi Mobile JKN. Kami menangkap ada beberapa peserta yang mungkin tidak terlalu lancar menggunakan smartphone terutama yang sudah lanjut dan sebagainya. Sehingga di pojok tersebut kami pandu dan jelaskan step by step. Harapannya setelah di edukasi selanjutnya peserta datang berobat sudah menggunakan antrean online," kata Dwi. Inisiatif ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan digital, terutama bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi smartphone.
Dalam rangkaian pengecekan yang padat tersebut, Ibnu Naser Arrohimi juga menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yaitu RS PKU Muhammadiyah Wonosari, RSU Pelita Husada, dan RS Nur Rohmah. Kunjungan ke berbagai jenis fasilitas kesehatan ini menunjukkan pendekatan holistik Dewan Pengawas dalam memahami ekosistem layanan JKN secara keseluruhan. Setiap rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, memiliki peran krusial dalam menyokong Program JKN dan memastikan akses layanan bagi seluruh peserta.
Kunjungan ini diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan berkelanjutan dalam pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Gunungkidul. Dengan pengawasan yang ketat, dorongan kuat terhadap digitalisasi, serta komitmen dari seluruh pihak—mulai dari BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat—diharapkan Program JKN semakin mantap dan secara signifikan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Masa depan JKN yang lebih efisien, transparan, dan berpusat pada kepuasan peserta adalah visi yang terus diperjuangkan, demi terwujudnya layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
