By admin 
Perkara gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kembali menjadi sorotan publik dengan memasuki babak persidangan yang krusial di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Dalam sidang lanjutan kasus bernomor 96/pdt.g/2025/PN Skt, PT Solo Manufaktur Kreasi (PT SMK), selaku produsen mobil Esemka, secara tegas menolak permohonan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap pabrik mereka yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah. Penolakan ini menambah kompleksitas dan drama dalam kasus yang menyentuh sensitivitas janji-janji pembangunan industri otomotif nasional.
Penggugat dalam perkara ini, Aufaa Luqmana Re A, melalui kuasa hukumnya, Sigit N Sudibyanto, mengajukan permohonan PS dengan tujuan utama untuk memastikan kondisi riil dan aktivitas di pabrik Esemka. Permohonan ini muncul setelah pihak penggugat merasa perlu untuk membuktikan klaim mereka mengenai wanprestasi, yang diyakini berakar pada tidak terwujudnya produksi massal dan sepinya aktivitas di fasilitas produksi yang pernah digaungkan sebagai simbol kebanggaan nasional. Sigit Sudibyanto menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan enam alat bukti surat di muka persidangan. Enam bukti tersebut terdiri dari satu surat yang berkaitan dengan legal standing penggugat, yang menunjukkan kapasitas hukum Aufaa Luqmana Re A untuk mengajukan gugatan ini. Lima bukti surat lainnya adalah kumpulan pemberitaan dari berbagai media massa yang secara konsisten meliput perjalanan mobil Esemka dari masa ke masa.
Pemberitaan media massa yang diserahkan sebagai bukti tersebut memiliki narasi yang berjenjang dan sarat makna. Sigit merinci bahwa bukti-bukti tersebut mencakup pemberitaan yang berulang kali menyampaikan program mobil Esemka sebagai cita-cita nasional, sebuah ambisi besar untuk menghadirkan mobil karya anak bangsa yang akan diuji massal dan diproduksi secara besar-besaran. Namun, seiring berjalannya waktu, pemberitaan tersebut berubah haluan, menunjukkan adanya indikasi sepi peminat setelah beberapa tahun, hingga pada akhirnya, laporan media terakhir mengindikasikan bahwa gudang pembuatan mobil Esemka sudah kosong dan tidak ada aktivitas produksi yang berarti. Kontras antara janji di awal dan realitas yang diklaim saat ini inilah yang menjadi dasar kuat bagi penggugat untuk menuntut kejelasan melalui jalur hukum.
Baca Juga:
- Petualangan Epik Mercedes Jip Indonesia Menjelajahi Keindahan Sumatera: Meneroka Swarnadwipa dengan Semangat Kebersamaan dan Bakti Sosial
- IMI Luncurkan ‘Bamsoet And The Stars’ di IMI TV dan Perluas Konten IMI Radio 96.7 FM, Perkuat Ekosistem Otomotif Digital Nasional.
- Kembaran Yamaha Xmax Asal China, Lingchen 007: Skuter Maxi dengan Harga Jauh Lebih Murah dan Fitur Mengejutkan
- Xpeng Resmikan Perakitan Lokal Pertama di Luar China, Targetkan Pasar MPV dan SUV Premium Indonesia.
- Investigasi Terkini Ungkap Wuling Air EV Terbakar Akibat Korsleting Pasca-Tabrakan, Bukan Masalah Baterai
Permohonan Pemeriksaan Setempat (PS) ini diajukan bukan tanpa alasan. Sigit N Sudibyanto menegaskan urgensi dilakukannya PS untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan terkait objek sengketa. "Berkaitan dengan wanprestasi ada janji sebuah pengadaan produksi massal sebuah mobil, dan ada gudangnya," ujar Sigit, mengulangi esensi dari gugatan mereka. Penggugat merasa bahwa untuk menguji kebenaran klaim wanprestasi, khususnya terkait janji produksi massal dan keberadaan fasilitas produksi yang berfungsi, pemeriksaan langsung ke pabrik adalah langkah yang mutlak diperlukan. Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab melalui PS adalah apakah pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi masih berfungsi sebagaimana mestinya, ataukah telah berhenti beroperasi, seperti yang diindikasikan oleh berbagai pemberitaan media. Kondisi riil pabrik dianggap krusial untuk membuktikan apakah ada kegagalan dalam memenuhi janji-janji yang telah diberikan kepada publik.
Namun, permintaan yang diajukan oleh penggugat ini langsung mendapatkan penolakan tegas dari pihak tergugat 3, yaitu PT Solo Manufaktur Kreasi. Melalui kuasa hukumnya, Sundari, penolakan tersebut disampaikan secara lisan dalam persidangan dan direncanakan akan disampaikan secara tertulis dalam dokumen resmi pengadilan. Sundari membeberkan argumen penolakan PT SMK yang berlandaskan pada interpretasi hukum mengenai fungsi dan tujuan Pemeriksaan Setempat.
"Jadi untuk PS, dilakukan untuk kasus-kasus objek tanah, sedangkan dalam kasus kita bukan objek tanah. Melainkan tergugat satu (Jokowi) yang dianggap tidak bisa menepati janjinya. Jadi bukan tentang objek tanah sehingga PS kita tolak. Apalagi itu yuridiksi di Boyolali," tegas Sundari. Argumen ini menyoroti dua poin utama: pertama, PS secara umum diperuntukkan bagi sengketa yang melibatkan objek tanah atau properti fisik yang menjadi inti sengketa, sementara kasus ini adalah wanprestasi yang terkait dengan janji dan produksi mobil, bukan kepemilikan tanah pabrik itu sendiri. Kedua, Sundari juga menggeser fokus sengketa kepada "tergugat satu (Jokowi)," menyiratkan bahwa inti dari gugatan ini adalah kegagalan pemenuhan janji oleh pihak yang lebih tinggi, bukan semata-mata kondisi fisik pabrik. Ditambah lagi, Sundari menyoroti isu yurisdiksi, bahwa pabrik tersebut berada di Boyolali, sementara persidangan berlangsung di PN Solo, yang mungkin memerlukan prosedur tambahan jika PS harus dilakukan di luar wilayah hukum PN Solo secara langsung.
Kisah Esemka sendiri adalah sebuah narasi panjang yang sarat dengan optimisme, harapan, dan juga kontroversi di kancah industri otomotif nasional. Berawal dari proyek mobil rakitan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Solo pada awal 2010-an, Esemka dengan cepat menarik perhatian publik, terutama setelah Joko Widodo, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo, secara aktif mempromosikan dan bahkan menggunakan mobil tersebut sebagai kendaraan dinas. Dukungan dari seorang pejabat publik sekelas Jokowi sontak mengangkat Esemka dari sekadar proyek sekolah menjadi simbol kebangkitan industri otomotif dalam negeri, yang digadang-gadang akan menjadi "mobil nasional" kebanggaan Indonesia.
Harapan publik membumbung tinggi, seolah Esemka akan menjadi jawaban atas mimpi Indonesia memiliki mobil buatan sendiri yang bisa bersaing di pasar global. Pemberitaan media saat itu begitu masif, menggaungkan potensi Esemka untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, dan mengurangi ketergantungan pada produk otomotif impor. Visi tentang Esemka sebagai mobil rakyat yang terjangkau dan berkualitas menjadi narasi dominan yang mengikat erat antara proyek ini dengan figur Joko Widodo, yang kemudian melaju ke kursi Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya Presiden Republik Indonesia.
Namun, seiring berjalannya waktu, euforia seputar Esemka mulai meredup. Proses perizinan, sertifikasi, hingga tantangan produksi massal menjadi batu sandungan yang tidak mudah diatasi. Meskipun akhirnya PT SMK diresmikan dan mulai memproduksi beberapa model, seperti Esemka Bima, skala produksinya jauh dari ekspektasi publik akan sebuah "mobil nasional" yang bisa menyaingi dominasi merek-merek asing. Perlahan, pemberitaan tentang Esemka semakin senyap, digantikan oleh laporan-laporan yang menunjukkan sepinya aktivitas di pabrik dan minimnya penjualan, jauh dari cita-cita awal yang begitu ambisius.
Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Aufaa Luqmana Re A ini, dengan demikian, bukan sekadar sengketa perdata biasa. Ini adalah cerminan dari kekecewaan publik terhadap janji-janji yang belum terwujud, sebuah upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas harapan yang telah digantungkan pada proyek Esemka. Penggunaan bukti pemberitaan media massa menunjukkan bahwa penggugat melihat janji-janji tersebut sebagai sesuatu yang telah disosialisasikan secara luas kepada publik, dan oleh karenanya, kegagalannya dapat dianggap sebagai wanprestasi yang merugikan.
Klaim bahwa "gudang pembuatan mobil Esemka sudah kosong tidak ada aktivitas" menjadi inti dari argumen penggugat. Jika terbukti benar melalui Pemeriksaan Setempat, hal ini akan memperkuat posisi penggugat bahwa PT SMK (dan pihak lain yang terkait) telah gagal memenuhi janji produksi massal yang menjadi dasar ekspektasi publik. Di sisi lain, penolakan PT SMK untuk dilakukan PS menimbulkan pertanyaan. Apakah penolakan ini didasari alasan prosedural murni, ataukah ada kekhawatiran bahwa kondisi di lapangan memang tidak sesuai dengan gambaran yang diharapkan?
Argumen Sundari yang menyebutkan bahwa PS biasanya untuk objek tanah adalah valid secara prosedural dalam banyak kasus perdata. Namun, dalam konteks gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan "produksi" dan "gudang," pihak penggugat berpendapat bahwa kondisi fisik pabrik menjadi bukti material yang relevan untuk membuktikan adanya atau tidak adanya pemenuhan janji. Pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak PS ini akan sangat menentukan arah persidangan selanjutnya. Jika PS dikabulkan, hasilnya bisa menjadi bukti yang sangat kuat bagi salah satu pihak. Sebaliknya, jika ditolak, penggugat harus mencari cara lain untuk membuktikan klaim mereka mengenai kondisi pabrik.
Penyebutan "tergugat satu (Jokowi)" dalam pernyataan kuasa hukum PT SMK juga menambah dimensi politik dalam kasus ini. Meskipun Jokowi secara hukum tidak bertindak sebagai produsen Esemka, perannya sebagai tokoh yang sangat gencar mempromosikan Esemka di masa lalu membuat citra proyek ini tak terpisahkan dari dirinya. Gugatan wanprestasi ini, pada akhirnya, bukan hanya menyoroti kinerja PT SMK, tetapi juga secara tidak langsung mempertanyakan efektivitas dan akuntabilitas janji-janji pembangunan industri yang digaungkan oleh pejabat publik.
Kasus Esemka ini juga mengingatkan kita pada sejarah panjang upaya Indonesia untuk memiliki mobil nasional. Dari proyek mobil Timor pada era 1990-an hingga berbagai inisiatif lainnya, cita-cita ini seringkali terbentur berbagai kendala, mulai dari tantangan teknologi, permodalan, regulasi, hingga daya saing pasar. Esemka sempat memberikan secercah harapan baru, namun kini, melalui gugatan ini, publik disuguhkan kembali pada realitas pahit bahwa mewujudkan "mobil nasional" bukanlah perkara mudah dan kerap diwarnai dengan janji yang belum terpenuhi.
Sidang lanjutan di PN Solo ini akan menjadi penentu apakah majelis hakim akan mengabulkan permohonan Pemeriksaan Setempat atau mendukung argumen penolakan dari PT SMK. Keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi jalannya persidangan, tetapi juga akan memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kepercayaan publik pada proyek-proyek strategis nasional dan janji-janji yang menyertainya. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa di balik setiap ambisi besar, ada pertanggungjawaban yang harus dipenuhi, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan dicari dan diuji di meja hijau pengadilan. Publik menantikan babak selanjutnya dari drama hukum ini, berharap kejelasan atas nasib cita-cita mobil nasional Esemka segera terkuak.
