By admin 
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di seluruh wilayah Indonesia melalui gelaran Operasi Patuh 2025. Operasi rutin tahunan ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari penuh, dimulai pada pekan depan, tepatnya dari tanggal 14 Juli 2025. Fokus utama operasi kali ini adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengincar pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan berkorelasi dengan potensi insiden di jalan raya.
Sebagai salah satu upaya strategis dalam meminimalisir risiko di jalan, Operasi Patuh memiliki peran krusial dalam mendisiplinkan para pengguna jalan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin secara tegas menyatakan bahwa daftar pelanggaran yang menjadi target utama dalam Operasi Patuh 2025 adalah jenis pelanggaran yang memiliki potensi tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan data statistik kecelakaan yang menunjukkan bahwa sebagian besar insiden di jalan raya dipicu oleh faktor kelalaian dan pelanggaran aturan berlalu lintas oleh pengemudi.
Beberapa pelanggaran lalu lintas yang secara spesifik diincar dalam operasi ini mencakup poin-poin fundamental yang kerap diabaikan namun berisiko tinggi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain: melawan arus, tidak menggunakan helm, menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan mengemudi di bawah umur. Selain itu, Kombes Pol Aries Syahbudin juga menambahkan bahwa masih banyak jenis pelanggaran lain yang juga akan menjadi sasaran penegakan hukum, terutama yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Baca Juga:
- Mitsubishi Destinator Siap Menggebrak Pasar SUV Indonesia: Antara XForce dan Pajero Sport, Inilah Detail Lengkapnya!
- Pungli ‘Hantu’ di Balik Truk ODOL: Beban Rp 150 Juta per Tahun dan Kerugian Triliunan Rupiah Logistik Nasional
- Duel Sengit Skutik Klasik Entry-Level: Honda Scoopy Terbaru Melawan Yamaha Fazzio Hybrid dalam Perang Gaya dan Fitur di Pasar Indonesia
- Suzuki Tegaskan Tak Ikut Tren Perang Harga Merek China, Fokus Pertahankan Kualitas dan Kepercayaan Konsumen di Indonesia
- BYD Seagull Free Edition: Revolusi Mobilitas Listrik Terjangkau dari China ke Pasar Global, Termasuk Indonesia
Mari kita telaah lebih dalam mengapa pelanggaran-pelanggaran ini menjadi prioritas utama dan konsekuensi hukum yang menantinya:
1. Melawan Arus:
Pelanggaran melawan arus merupakan salah satu tindakan paling berbahaya di jalan raya. Pengendara yang melawan arus secara langsung menciptakan konflik lalu lintas dengan kendaraan lain yang bergerak sesuai jalur semestinya. Hal ini sangat rentan menyebabkan tabrakan "adu banteng" atau tabrakan frontal yang berpotensi fatal, tidak hanya bagi pengendara yang melanggar tetapi juga bagi pengguna jalan lain yang tidak bersalah. Kecepatan dan momentum kendaraan yang bertabrakan dari arah berlawanan akan menghasilkan dampak yang sangat besar. Untuk pelanggaran ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menetapkan ancaman denda tilang maksimal Rp 500 ribu atau pidana kurungan paling lama dua bulan. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat.
2. Tidak Menggunakan Helm:
Khusus bagi pengendara sepeda motor, penggunaan helm adalah perlengkapan keselamatan yang vital dan wajib hukumnya. Helm berfungsi melindungi kepala dari benturan langsung saat terjadi kecelakaan, yang mana cedera kepala merupakan penyebab utama kematian dan cacat permanen pada korban kecelakaan sepeda motor. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini seringkali disebabkan oleh alasan sepele seperti merasa tidak nyaman atau jarak tempuh yang dekat. Padahal, kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI), akan dikenakan denda sebesar Rp 250 ribu atau pidana kurungan maksimal satu bulan.
3. Menggunakan Handphone saat Berkendara:
Di era digital ini, penggunaan telepon genggam menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan, bahkan saat berkendara. Namun, tindakan ini merupakan salah satu bentuk distraksi paling berbahaya. Menggunakan handphone saat mengemudi dapat mengalihkan fokus visual, kognitif, dan manual pengemudi dari jalan. Ini mengurangi waktu reaksi secara drastis, membuat pengemudi terlambat menyadari perubahan kondisi lalu lintas, hambatan, atau bahkan pejalan kaki. Risiko kecelakaan akibat penggunaan handphone saat berkendara bahkan disebut-sebut setara dengan mengemudi dalam pengaruh alkohol. Sanksi untuk pelanggaran ini tergolong berat, yakni denda Rp 750 ribu atau pidana kurungan maksimal tiga bulan.
4. Mengemudi di Bawah Umur:
Fenomena anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor masih sering dijumpai, terutama di daerah-daerah. Pelanggaran ini sangat membahayakan karena individu di bawah umur umumnya belum memiliki kematangan emosi, kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat, serta keterampilan mengemudi yang memadai. Mereka juga seringkali belum memahami sepenuhnya aturan lalu lintas dan potensi risiko yang ada di jalan. Selain itu, secara hukum, mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan bukti kompetensi berkendara. Pelanggaran ini tidak hanya membahayakan pengendara di bawah umur itu sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Orang tua atau wali yang membiarkan anak di bawah umur mengemudi juga dapat dikenakan sanksi. Ancaman hukuman bagi pelanggar ini adalah kurungan paling lama empat bulan atau denda maksimal Rp 1 juta.
Selain empat poin utama di atas, Korlantas Polri juga akan menyasar pelanggaran "dan lain-lain" yang tak kalah krusial dalam memicu kecelakaan. Ini termasuk namun tidak terbatas pada:
- Melebihi Batas Kecepatan: Kecepatan yang berlebihan mengurangi waktu reaksi dan jarak pengereman, sehingga sangat sulit menghindari tabrakan.
- Menerobos Lampu Merah: Pelanggaran ini seringkali menyebabkan tabrakan di persimpangan jalan yang dapat berakibat fatal.
- Tidak Memiliki SIM atau STNK: Ini menunjukkan ketidakkompetenan pengemudi dan ketidakabsahan kendaraan, yang fundamental dalam aspek legalitas dan keselamatan.
- Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman (untuk pengendara roda empat): Sabuk pengaman adalah fitur keselamatan pasif yang sangat efektif mencegah cedera serius saat terjadi benturan.
- Berboncengan Lebih dari Satu Orang (untuk sepeda motor): Mengurangi keseimbangan dan kontrol kendaraan, meningkatkan risiko terjatuh atau tabrakan.
- Kendaraan Tidak Laik Jalan: Kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan (misalnya rem blong, ban gundul, lampu mati) dapat menjadi penyebab langsung kecelakaan.
- Mengemudi dalam Pengaruh Alkohol atau Narkoba: Ini adalah salah satu pelanggaran paling serius karena secara drastis mengganggu kemampuan kognitif dan motorik pengemudi, membuat mereka tidak mampu mengendalikan kendaraan dan membuat keputusan yang tepat.
Kombes Pol Aries Syahbudin menjelaskan bahwa tujuan fundamental dari Operasi Patuh adalah untuk menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas yang lebih baik. Operasi ini juga merupakan bagian integral dari upaya Korlantas Polri dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Hari Keselamatan Lalu Lintas yang diperingati setiap tanggal 19 September. Peringatan hari tersebut menjadi momentum penting untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keselamatan di jalan.
Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh nantinya akan mengedepankan tiga aspek utama secara simultan atau beriringan, yakni preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu memberikan dampak yang komprehensif dalam peningkatan disiplin berlalu lintas.
Aspek Preemtif berfokus pada pencegahan awal dan pembentukan kesadaran. Ini meliputi kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media, seperti media sosial, baliho, siaran radio, dan televisi, jauh sebelum operasi dimulai. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas dan risiko dari pelanggaran yang berpotensi kecelakaan.
Aspek Preventif merupakan langkah pencegahan langsung di lapangan. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk patroli yang lebih intensif dan kehadiran petugas di titik-titik rawan pelanggaran maupun kecelakaan. Selain itu, upaya preventif juga mencakup edukasi tatap muka yang lebih personal dan interaktif dengan komunitas pengguna jalan. Kombes Pol Aries Syahbudin mencontohkan kegiatan berupa "ngopi bareng" atau kumpul bersama para pengemudi, baik dari komunitas roda dua maupun roda empat. Dalam forum santai namun serius ini, petugas dapat berdialog langsung, mendengarkan permasalahan yang dihadapi pengemudi, sekaligus memberikan imbauan serta edukasi terkait pentingnya keselamatan lalu lintas. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kemitraan dan kesadaran kolektif dari masyarakat.
Terakhir, Aspek Represif adalah penegakan hukum atau penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Ini dilakukan melalui tilang, baik secara manual oleh petugas di lapangan maupun melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang semakin gencar diterapkan. ETLE memanfaatkan kamera pengawas untuk merekam pelanggaran, sehingga penindakan menjadi lebih objektif dan transparan, serta mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar yang seringkali memicu praktik tidak terpuji. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perubahan perilaku yang lebih disiplin di jalan raya.
Secara keseluruhan, Operasi Patuh 2025 bukan sekadar ajang penilangan massal, melainkan sebuah upaya sistematis dan terintegrasi dari Korlantas Polri untuk menciptakan ekosistem lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkeselamatan. Melalui penekanan pada pelanggaran yang berpotensi kecelakaan, edukasi berkelanjutan, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan, dan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dapat terus meningkat. Tanggung jawab untuk menciptakan jalan raya yang aman adalah milik bersama, dimulai dari disiplin setiap individu pengguna jalan.
