By admin 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam meringankan beban masyarakat sekaligus menertibkan data kendaraan bermotor di wilayahnya dengan memperpanjang masa program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan strategis ini kini berlaku hingga 30 September 2025, memberikan waktu yang lebih luas bagi para penunggak pajak untuk segera menunaikan kewajiban mereka tanpa harus terbebani denda yang menumpuk. Perpanjangan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan respons atas tingginya antusiasme dan panjangnya antrean masyarakat yang ingin memanfaatkan kesempatan emas ini, sekaligus sebagai langkah preventif untuk menekan jumlah kendaraan "bodong" yang tidak memiliki legalitas di jalan raya.
Inovasi dalam program pemutihan kali ini jauh lebih komprehensif. Tidak hanya pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diberikan keringanan, melainkan juga pokok dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) turut diputihkan. Ini adalah kabar baik bagi pemilik kendaraan yang menunggak SWDKLLJ, karena komponen biaya ini seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk menyelesaikan tunggakan pajak. SWDKLLJ sendiri merupakan sumbangan wajib yang dikelola oleh Jasa Raharja, berfungsi sebagai dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas bagi korban, sehingga ketaatan dalam membayarnya juga berkontribusi pada perlindungan sosial bagi seluruh pengguna jalan. Dengan diputihkannya denda dan pokok SWDKLLJ, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih leluasa melunasi kewajiban mereka dan kembali menghidupkan status legal kendaraan mereka.
Kesempatan ini merupakan momentum krusial bagi warga Jawa Barat untuk kembali menghidupkan surat-surat kendaraan agar legal digunakan di jalan raya. Mengingat ancaman serius yang menanti jika program pemutihan berakhir dan masih ada penunggak pajak, yaitu pelarangan melintas di jalan raya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam pernyataannya yang dikutip dari akun Instagram Bapenda Jawa Barat, telah menegaskan urgensi ini. "Yang belum bayar pajak kendaraan bermotor dan nunggak bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, kita sudah memberikan kesempatan ya untuk dilakukan pemutihan, bayar pajaknya hanya satu tahun berjalan, bayar Jasa Raharja (SWDKLLJ)-nya hanya tahun yang lalu dan tahun berjalan saat ini," ujar Dedi Mulyadi. Pernyataan ini menunjukkan betapa besar keringanan yang telah diberikan oleh pemerintah, hanya dengan membayar satu tahun pajak berjalan dan dua tahun SWDKLLJ (tahun lalu dan tahun berjalan), seluruh tunggakan denda dan pokok sebelumnya dihapuskan.
Baca Juga:
- Bahaya Menerobos Banjir: Analisis Mendalam Risiko, Kerusakan, dan Klaim Asuransi yang Mengintai Pengendara di Jakarta
- Pembaruan Strategis Honda Vario 125 di Malaysia: Lebih Segar, Lebih Bertenaga, dan Penyesuaian Pasar yang Unik
- Strategi GWM di Tengah Badai Perang Harga: Bertahan dengan Kualitas Premium di Pasar Otomotif Indonesia
- Gugatan Terhadap Mobil Esemka Memasuki Babak Krusial: Penolakan Pemeriksaan Pabrik dan Pertaruhan Janji Nasional.
- Wuling Air EV Terbakar: Hasil Investigasi Awal Pastikan Baterai dan Motor Listrik Bukan Pemicu Utama, Fokus Penyelidikan Beralih ke Area Kap Depan.
Gubernur Mulyadi melanjutkan dengan peringatan tegas, "Seluruh keringanan sudah diberikan, jangan bandel ya. Kalau sampai pada batas yang ditentukan, belum bayar juga pajak kendaraan bermotornya, jangan salahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kalau nanti pada akhirnya mobil dan motornya tidak bisa digunakan di jalan raya. Hayo bayar pajaknya selagi diampuni." Peringatan ini bukan gertakan kosong, melainkan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 74 Ayat 2. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang tidak dilakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka data registrasi dan identifikasi kendaraannya dapat dihapuskan. Konsekuensi dari penghapusan data ini sangat fatal: kendaraan tersebut tidak bisa diregistrasi kembali, secara otomatis kehilangan legalitasnya, dan tidak diizinkan beroperasi di jalan raya. Ini berarti, kendaraan tersebut akan menjadi "bodong" selamanya, tanpa nilai jual dan risiko disita jika kedapatan melintas.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu syarat utama untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). STNK inilah yang menjadi bukti sah bahwa kendaraan tersebut telah terdaftar secara administratif, memenuhi standar teknis dan lingkungan yang berlaku di Indonesia, serta layak beroperasi di jalan umum. Apabila kendaraan tidak memiliki STNK yang aktif atau belum disahkan karena tunggakan pajak, artinya kendaraan tersebut melanggar aturan dan dapat dikenai sanksi tilang oleh aparat kepolisian. Lebih dari sekadar denda tilang, kendaraan yang tidak memiliki STNK aktif juga berisiko tinggi saat terjadi kecelakaan karena tidak tercatat dalam sistem Jasa Raharja dan sulit mendapatkan hak pertanggungan.
Program pemutihan ini bukan hanya tentang pengampunan denda, tetapi juga upaya pemerintah untuk menertibkan data kendaraan. Data kendaraan yang akurat dan terkini sangat penting untuk berbagai keperluan, mulai dari perencanaan pembangunan infrastruktur, penegakan hukum, hingga mitigasi bencana. Jumlah kendaraan yang tidak terdaftar atau menunggak pajak dalam jumlah besar dapat menciptakan ketidakpastian data dan mempersulit pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Dengan adanya program pemutihan, diharapkan masyarakat termotivasi untuk memperbarui data kendaraan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan akurasi data nasional.
Untuk memanfaatkan program pemutihan ini, masyarakat dapat mendatangi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) terdekat di seluruh wilayah Jawa Barat. Selain Samsat Induk, layanan juga tersedia melalui Samsat Keliling, Samsat Outlet, hingga Samsat Gendong yang menjangkau pelosok desa. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atau fotokopi jika kendaraan masih dalam proses kredit. Prosesnya pun relatif mudah: pemohon cukup datang ke loket pendaftaran, melakukan verifikasi data, mendapatkan surat ketetapan pajak, lalu melakukan pembayaran di loket kasir. Setelah pembayaran lunas, STNK akan disahkan atau dicetak ulang jika masa berlakunya telah habis.
Penting untuk diingat bahwa kebijakan pemutihan pajak ini adalah bentuk fleksibilitas dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Namun, ini juga merupakan "kesempatan terakhir" sebelum penegakan hukum yang lebih ketat diberlakukan. Penerapan Pasal 74 UU LLAJ secara masif akan menjadi langkah selanjutnya bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Kendaraan yang datanya dihapus akan kehilangan identitasnya secara permanen, tidak bisa diperjualbelikan secara legal, dan berpotensi menjadi barang rongsokan di kemudian hari. Hal ini tentu akan merugikan pemilik kendaraan itu sendiri, yang telah mengeluarkan investasi untuk memiliki kendaraan tersebut.
Selain itu, keberadaan kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi juga menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban. Kendaraan tanpa legalitas yang jelas seringkali dimanfaatkan untuk tindak kejahatan atau sulit dilacak jika terlibat dalam kecelakaan tabrak lari. Penertiban data kendaraan melalui program pemutihan ini secara tidak langsung juga berkontribusi pada peningkatan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja terus bersinergi untuk memastikan program ini berjalan lancar dan masyarakat dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin.
Oleh karena itu, bagi seluruh warga Jawa Barat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, jangan tunda lagi. Manfaatkan periode perpanjangan hingga 30 September 2025 ini sebaik-baiknya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengembalikan legalitas kendaraan Anda, menghindari sanksi berat berupa penghapusan data permanen, dan berkontribusi langsung pada pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari ketika kendaraan Anda tidak lagi memiliki nilai dan tidak dapat digunakan di jalan raya. Segera bayar pajak Anda, selagi keringanan dan pengampunan masih diberikan.
