By admin 
Projo Sebut Isu Ijazah Palsu Jokowi sebagai Isu Murahan, Bagian dari Upaya Degradasi Legacy dan Politik
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kelompok relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Alex Damanik, dengan tegas menyatakan bahwa isu ijazah palsu yang terus-menerus menyerang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), adalah sebuah narasi murahan yang tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara diskusi "Head to Head CNN Indonesia TV" pada Rabu malam, 16 Juli 2025, menanggapi gelombang tuduhan yang kerap muncul, terutama di tengah transisi kekuasaan dan dinamika politik nasional. Menurut Freddy, tuduhan serius semacam itu disebar dengan menggunakan dokumen "abal-abal" yang seolah-olah diambil dari pinggir jalan, tanpa validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Isu ijazah palsu, bagaimana dengan dokumen yang diambil, kalau kata saya atau ada teman saya katakan dari pinggir jalan kemudian bisa berani menuduh ijazah Pak Jokowi palsu," ujar Freddy, menyiratkan betapa rendahnya kualitas bukti yang digunakan para penuduh. Ia menekankan bahwa tuduhan semacam ini bukan hanya sekadar fitnah biasa, melainkan bagian dari strategi politik yang lebih besar dan terencana untuk mendiskreditkan Joko Widodo dan keluarganya. Isu ini, lanjutnya, adalah residu dari upaya-upaya sistematis yang telah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden, namun intensitasnya meningkat setiap kali ada momen politik krusial.
Pernyataan Projo ini bukan tanpa landasan. Sejarah mencatat bahwa isu ijazah palsu Jokowi ini bukanlah hal baru. Tuduhan serupa telah berulang kali muncul sejak kampanye pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019, dan setiap kali muncul, selalu dibantah keras oleh pihak Istana, para akademisi, serta rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) tempat Jokowi menempuh pendidikan tinggi. Bahkan, pada Oktober 2022, isu ini sempat mencuat kembali dan berujung pada gugatan hukum oleh Bambang Tri Mulyono, seorang penulis, yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut, menyatakan gugatan tidak sah karena kurangnya legal standing penggugat dan tidak adanya bukti yang kuat untuk mendukung klaim ijazah palsu. Lebih dari itu, Bambang Tri Mulyono sendiri akhirnya divonis bersalah atas kasus penyebaran berita bohong terkait ijazah palsu Jokowi dan ujaran kebencian. Fakta hukum ini seharusnya menjadi penutup bagi narasi tersebut, namun nyatanya, isu ini tetap dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda tersembunyi.
Freddy Alex Damanik menjelaskan bahwa serangan politik yang tidak berdasar ini tidak hanya ditujukan kepada Presiden Jokowi secara pribadi, tetapi juga meluas menyasar anggota keluarganya. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, juga menjadi target empuk dengan isu pemakzulan atau upaya untuk mendegradasi posisinya. Isu pemakzulan Gibran sendiri muncul di tengah kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres yang memungkinkan Gibran maju dalam Pilpres 2024. Projo melihat adanya pola yang jelas dari serangan-serangan ini, yaitu upaya untuk menyerang Jokowi dan seluruh keluarganya secara simultan.
Motivasi di balik serangan-serangan ini, menurut Freddy, adalah untuk mendegradasi peran dan capaian Joko Widodo selama satu dekade kepemimpinannya di Indonesia, dari tahun 2014 hingga 2024. Selama masa jabatannya, Jokowi telah menorehkan berbagai pencapaian signifikan, mulai dari pembangunan infrastruktur masif di seluruh penjuru negeri, reformasi birokrasi, peningkatan investasi, hingga fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan ekonomi. "Terutama yang 10 tahun dikerjakan Pak Jokowi supaya rakyat Indonesia melupakan," ujarnya, menyiratkan kekhawatiran Projo bahwa narasi negatif ini bertujuan untuk menghapus memori kolektif masyarakat tentang keberhasilan kepemimpinan Jokowi. Jika narasi ini berhasil, maka akan ada upaya untuk mengaburkan warisan positif yang telah dibangun dan mungkin juga melemahkan pengaruh politik Jokowi di masa depan.
Freddy juga menambahkan bahwa seluruh upaya serangan itu dirancang untuk membuat posisi politik Jokowi menjadi rentan di mata berbagai pihak, termasuk lawan-lawan politiknya maupun kelompok-kelompok kepentingan. Bahkan, ia menyebut bahwa ini bisa berdampak pada koalisi yang baru terbentuk pada Pemilu 2024, di mana Jokowi turut berperan penting dalam mengonsolidasikan dukungan untuk Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. Dengan melemahnya posisi Jokowi, para penyerang mungkin berharap dapat mengurangi pengaruhnya dalam menentukan arah kebijakan nasional pasca-lengser dari jabatan presiden, atau bahkan memecah belah kekuatan politik yang sebelumnya bersatu di bawah kepemimpinan Jokowi. Ini adalah pertarungan narasi yang sengit untuk memperebutkan pengaruh dan legitimasi di panggung politik nasional.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (PRN), Norman Hadinegoro, turut menyuarakan keprihatinannya atas fenomena ini. Ia menyebut bahwa pihak-pihak yang terus-menerus memainkan isu-isu semacam ini terhadap Jokowi dan keluarganya, sejatinya hanya sekadar untuk mencari popularitas atau keuntungan politik sesaat. Norman berpendapat bahwa isu-isu remeh temeh seperti ini tidak memberikan pembelajaran yang berarti bagi masyarakat luas. "Ini kan soal remeh temeh. Masyarakat dijejalkan yang gini-ginian, kasihan dong," ucap Norman, menekankan bahwa publik seharusnya disajikan dengan diskusi-diskusi yang lebih substansial mengenai kebijakan, program pembangunan, atau isu-isu fundamental yang benar-benar berdampak pada kehidupan mereka.
Pandangan Norman Hadinegoro menggarisbawahi dampak negatif dari proliferasi isu-isu murahan ini terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika ruang publik dipenuhi dengan hoaks dan fitnah yang tidak berdasar, fokus masyarakat akan teralihkan dari isu-isu penting. Ini dapat menciptakan lingkungan politik yang tidak sehat, di mana kebenaran menjadi relatif dan kepercayaan publik terhadap institusi maupun tokoh politik terkikis. Alih-alih membahas solusi untuk tantangan bangsa, energi publik justru terkuras untuk menanggapi tuduhan-tuduhan yang telah berulang kali dibantah dan bahkan telah diproses secara hukum.
Projo, sebagai garda terdepan pendukung Jokowi, menegaskan komitmen mereka untuk terus membela dan meluruskan setiap narasi negatif yang menyerang presiden. Mereka meyakini bahwa loyalitas terhadap Jokowi bukan hanya didasarkan pada dukungan politik semata, melainkan juga pada keyakinan terhadap integritas dan rekam jejak kepemimpinannya yang nyata. Bagi Projo, serangan-serangan ini adalah ujian terhadap soliditas barisan pendukung dan juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga narasi positif serta fokus pada pencapaian-pencapaian yang telah diraih. Mereka menyerukan kepada masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, tidak mudah termakan hoaks, dan selalu merujuk pada fakta yang valid dari sumber-sumber yang terpercaya.
Isu ijazah palsu Jokowi, serta berbagai serangan lain terhadap keluarganya, adalah cerminan dari dinamika politik Indonesia yang kerap diwarnai dengan persaingan yang keras dan tak jarang melewati batas etika. Di era digital, di mana informasi, baik yang benar maupun yang salah, dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, tantangan untuk membedakan fakta dari fiksi menjadi semakin besar. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran media massa yang kredibel dalam menyajikan informasi yang berimbang dan terverifikasi, serta edukasi publik mengenai literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Pada akhirnya, perdebatan politik seharusnya didasarkan pada adu gagasan dan rekam jejak, bukan pada fitnah dan isu-isu murahan yang hanya bertujuan untuk merusak reputasi dan memecah belah bangsa. Projo, melalui suaranya, bertekad untuk terus melawan narasi busuk tersebut demi menjaga integritas pemimpin yang mereka dukung dan memastikan bahwa warisan positif Jokowi tetap dikenang oleh rakyat Indonesia.
