By admin 
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menghadapi tantangan serius dalam upaya pemerataan akses internet di Indonesia, dengan terungkapnya fakta bahwa pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) baru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) nyaris terhenti. Situasi ini diperparah dengan masih adanya sekitar 12.500 desa di seluruh Nusantara yang belum tersentuh sinyal telekomunikasi, atau dikenal sebagai area "blank spot". Angka ini menunjukkan kesenjangan digital yang masih sangat lebar, menghambat laju transformasi digital nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, secara lugas menyampaikan keprihatinan ini dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (7/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid menekankan urgensi untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam menghadirkan akses internet yang merata. Langkah strategis ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai respons terhadap keterbatasan anggaran yang dialami oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi. Bakti, yang sebelumnya menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur telekomunikasi di pelosok, kini menghadapi kendala dalam alokasi dana untuk operasi pemeliharaan (OM) infrastruktur yang sudah ada.
Keterbatasan anggaran Bakti untuk OM menjadi pekerjaan rumah besar. Infrastruktur yang telah dibangun dengan susah payah di masa lalu memerlukan perawatan berkelanjutan agar tetap berfungsi optimal. Tanpa pemeliharaan yang memadai, menara BTS dan perangkat pendukungnya bisa mengalami kerusakan, menyebabkan layanan terputus dan investasi menjadi sia-sia. Oleh karena itu, melibatkan pihak swasta tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pembangunan baru, tetapi juga untuk berbagi beban operasional dan pemeliharaan jangka panjang.
Meutya Hafid mengakui bahwa menemukan titik tengah antara keberpihakan pemerintah dan keterlibatan swasta merupakan tantangan krusial. "Di mana pemerintah perlu masuk, di mana kita dorong swasta yang masuk," ujarnya, menyoroti kompleksitas kebijakan yang harus dirumuskan. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses setara terhadap teknologi, namun di sisi lain, sektor swasta beroperasi dengan logika bisnis yang mengutamakan keuntungan. Menjembatani kedua kepentingan ini memerlukan pendekatan yang inovatif dan insentif yang menarik.
Disampaikan Menkomdigi bahwa program pembangunan infrastruktur telekomunikasi berskala besar yang dikerjakan Bakti Komdigi pada pemerintahan sebelumnya sebagian besar telah rampung, menyisakan pekerjaan rumah utama di wilayah Papua yang karakteristik geografis dan demografisnya sangat menantang. Dengan penyelesaian sebagian besar proyek Bakti, fokus Komdigi bergeser dari pembangunan masif oleh pemerintah menjadi fasilitasi dan regulasi bagi sektor swasta.
"Pembangunan untuk tahun ini memang turun cukup banyak, dengan harapan bahwa kita bisa melibatkan swasta untuk turun lebih banyak," jelas Meutya. Strategi ini menandai perubahan paradigma, di mana pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pemain utama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, melainkan bertransformasi menjadi regulator dan fasilitator yang menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi operator seluler dan penyedia layanan internet.
Salah satu upaya konkret Komdigi untuk menarik minat swasta adalah melalui pelepasan beberapa spektrum frekuensi baru. Spektrum frekuensi adalah sumber daya terbatas namun sangat vital bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler. Dengan alokasi spektrum tambahan, operator dapat memperluas cakupan layanan, meningkatkan kapasitas jaringan, dan menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi. Proses seleksi spektrum ini diharapkan dapat menarik investasi besar dari para pemain industri.
Secara spesifik, Komdigi menjadwalkan seleksi frekuensi 700 MHz dengan lebar pita 90 MHz dan frekuensi 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz. Kedua pita frekuensi ini sangat strategis. Frekuensi 700 MHz dikenal sebagai "pita emas" karena kemampuannya untuk menjangkau area yang luas dengan penetrasi sinyal yang baik, ideal untuk membangun cakupan di daerah pedesaan dan terpencil dengan biaya yang lebih efisien. Sementara itu, frekuensi 2,6 GHz menawarkan kapasitas yang lebih besar, cocok untuk melayani area perkotaan padat penduduk yang membutuhkan throughput data tinggi, serta mendukung pengembangan teknologi 5G. Kombinasi kedua pita ini akan memungkinkan operator untuk membangun jaringan yang komprehensif, mencakup area luas sekaligus menyediakan kapasitas tinggi di pusat-pusat keramaian.
Selain untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler, Komdigi juga akan mengalokasikan frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz khusus untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Spektrum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan internet hingga kecepatan 100 Mbps, menjanjikan pengalaman berselancar yang jauh lebih baik bagi pengguna rumahan dan bisnis kecil yang mungkin tidak terjangkau oleh jaringan fiber optik. Alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menyediakan akses bergerak, tetapi juga akses internet tetap berkecepatan tinggi yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan dari rumah.
Tantangan utama muncul ketika mempertimbangkan wilayah-wilayah blank spot yang secara komersial tidak menguntungkan bagi operator telekomunikasi. Di daerah-daerah ini, biaya pembangunan infrastruktur seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan potensi pendapatan yang bisa diperoleh dari jumlah pelanggan yang terbatas. Jika operator telekomunikasi diharapkan untuk mengerjakan daerah-daerah semacam itu, Meutya Hafid menegaskan bahwa dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah agar mereka mau membangun infrastruktur di lokasi tersebut. Tanpa insentif yang jelas, investasi di daerah non-komersial akan sulit terealisasi.
"Kalau memang kita ingin mendorong swasta yang masuk, maka perlu ada insentif yang diberikan kepada swasta, termasuk kemungkinan penurunan biaya frekuensi," kata Menkomdigi. Penurunan biaya frekuensi adalah salah satu bentuk insentif yang paling langsung dan efektif. Biaya spektrum merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar bagi operator telekomunikasi. Dengan menguranginya, pemerintah dapat secara signifikan meningkatkan kelayakan investasi di daerah terpencil. Selain penurunan biaya frekuensi, insentif lain yang dapat dipertimbangkan meliputi subsidi langsung untuk pembangunan di daerah 3T, keringanan pajak, kemudahan perizinan, atau bahkan model Public-Private Partnership (PPP) di mana pemerintah dan swasta berbagi risiko dan keuntungan.
Penting untuk dipahami bahwa upaya ini bukan hanya tentang menyediakan sinyal, tetapi tentang memberdayakan masyarakat. Akses internet adalah kunci untuk pendidikan jarak jauh, telemedis, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital, serta partisipasi aktif dalam ekonomi digital. Dengan menghilangkan blank spot, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antarwilayah, menciptakan peluang baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Masa depan konektivitas Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan implementasi strategi ini. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, melalui Komdigi dan Bakti, dengan sektor swasta adalah imperatif. Pemerintah harus mampu menciptakan kerangka regulasi yang adaptif, transparan, dan menarik bagi investor, sementara operator telekomunikasi harus siap mengambil peran yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban pelayanan universal. Tantangan geografis, demografis, dan ekonomis memang besar, namun dengan sinergi yang tepat dan insentif yang memadai, target pemerataan akses internet di seluruh 12.500 desa blank spot dapat tercapai, membawa Indonesia menuju era digital yang inklusif dan merata.