By admin 
Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memberlakukan syarat baru yang signifikan dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), yakni kewajiban melampirkan sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 2 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Langkah ini dinilai sebagai upaya progresif untuk meningkatkan kompetensi pengemudi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang masih tergolong tinggi.
Sebelum Perpol No. 2 Tahun 2023 diterbitkan, proses pembuatan SIM cenderung lebih fokus pada tes teori dan praktik yang diselenggarakan langsung oleh Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM. Meskipun tes tersebut dirancang untuk menguji pengetahuan dan keterampilan dasar, seringkali ada celah di mana calon pengemudi kurang mendapatkan pemahaman komprehensif tentang etika berkendara, pertolongan pertama pada kecelakaan, atau teknik mengemudi defensif. Dengan adanya syarat sertifikat pelatihan, diharapkan ada standarisasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh calon pengemudi sebelum mereka menghadapi ujian resmi di Satpas.
Perpol No. 2 Tahun 2023 secara eksplisit menyebutkan beberapa syarat administrasi untuk pembuatan SIM. Meskipun tidak semua rincian persyaratan administrasi disebutkan secara spesifik dalam kutipan awal, penambahan sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi menjadi poin krusial yang menandai perubahan paradigma dalam sistem penerbitan SIM di Indonesia. Sertifikat ini harus diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang telah terakreditasi dan memiliki masa berlaku paling lama enam bulan sejak tanggal diterbitkan. Ketentuan ini berlaku bagi pemohon peningkatan SIM Kendaraan Bermotor Umum (Ranmor Umum) dan pemohon SIM Kendaraan Bermotor Perseorangan (Ranmor Perseorangan), yang mencakup SIM A untuk mobil pribadi, SIM C untuk sepeda motor, serta SIM B1/B2 untuk kendaraan umum atau angkutan barang.
Baca Juga:
- Skuter Listrik Ola S1 Pro Terbakar Hebat di India, Menambah Daftar Panjang Insiden Memprihatinkan.
- Kecelakaan Maut Tol Batang: Pajero Hancur Lebur, Tiga Jiwa Melayang Diduga Akibat Sopir Mengantuk
- Yamaha Vinoora 125: Skuter ‘Nyeleneh’ yang Menggebrak Pasar Taiwan dengan Gaya Unik dan Fitur Modern.
- Denza D9: Fenomena Pendatang Baru yang Mengguncang Pasar Otomotif Indonesia dengan Satu Model Unggulan.
- Fleksibilitas Regulasi TKDN dan Keberlanjutan LCGC: Strategi Indonesia Menarik Investasi dan Mempercepat Adopsi Kendaraan Ramah Lingkungan.
Pentingnya akreditasi sekolah mengemudi menjadi sorotan utama dalam implementasi kebijakan ini. Akreditasi menjamin bahwa lembaga pelatihan tersebut memenuhi standar kurikulum, fasilitas, dan kualitas instruktur yang ditetapkan. Kurikulum yang diajarkan di sekolah mengemudi terakreditasi diharapkan tidak hanya mencakup pengetahuan dasar rambu lalu lintas dan peraturan, tetapi juga aspek-aspek penting lainnya seperti teknik pengereman yang benar, manuver darurat, manajemen risiko di jalan, serta pemahaman mendalam tentang keselamatan berkendara dalam berbagai kondisi cuaca dan lalu lintas. Dengan demikian, calon pengemudi diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih holistik dan mendalam sebelum mereka terjun ke jalan raya.
Selain itu, Perpol No. 2 Tahun 2023 juga mengamanatkan bahwa sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi, beserta surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi, harus direkam dalam pangkalan data sebagai bagian dari basis data SIM Korlantas Polri. Integrasi data ini sangat penting untuk mencegah praktik pemalsuan sertifikat, memastikan validitas setiap sertifikat yang diajukan, dan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya rekaman data terpusat, Korlantas Polri dapat melacak riwayat pelatihan setiap pengemudi, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk analisis data terkait keselamatan jalan dan pengembangan kebijakan di masa depan.
Motivasi utama di balik kebijakan baru ini adalah untuk mengeliminasi pengemudi yang tidak kompeten dari jalanan. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih menjadi masalah serius, dengan kerugian jiwa dan materi yang tidak sedikit setiap tahunnya. Salah satu faktor penyebab dominan adalah kurangnya kompetensi pengemudi, baik dari sisi pengetahuan aturan, keterampilan mengemudi, maupun sikap mental saat berkendara. Dengan mewajibkan pelatihan terstruktur, diharapkan calon pengemudi akan lebih siap dan bertanggung jawab di jalan raya, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan.
Instruktur safety driving di Rifat Drive Labs (RDL) dan Road Safety Commission Ikatan Motor Indonesia (IMI), Erreza Hardian, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, ini adalah tahap yang memang harus ditempuh untuk mengeliminasi pengguna jalan yang tidak kompeten. "Kayaknya memang kita harus ke tahap itu, eliminasi pengguna jalan yang tidak kompeten," ujar Erreza kepada detikOto, Kamis (17/7/2025). Ia juga mengakui bahwa kebijakan ini kemungkinan besar akan membuat proses ujian SIM menjadi lebih sulit dan mahal, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah orang yang mengikuti ujian SIM. Namun, Erreza melihat sisi positifnya: "Nggak apa-apa, manusiawi, orang yang ilegal akan membatasi diri, minimal (hanya berkendara) jalan di komplek dan tidak ke jalan utama." Pandangan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada potensi peningkatan jumlah pengemudi tanpa SIM di jalan-jalan kecil, tujuan utamanya adalah membersihkan jalan-jalan utama dari pengemudi yang tidak memenuhi standar kompetensi.
Dampak dari kebijakan ini tentu akan dirasakan di berbagai sektor. Bagi masyarakat, ada tambahan biaya dan waktu yang harus dialokasikan untuk mengikuti pelatihan di sekolah mengemudi. Ini bisa menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan atau dengan kondisi ekonomi terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sekolah mengemudi terakreditasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, serta mempertimbangkan program subsidi atau bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu agar kebijakan ini tidak menjadi hambatan yang tidak proporsional.
Di sisi lain, bagi sekolah mengemudi, kebijakan ini membuka peluang bisnis yang signifikan. Permintaan akan pelatihan mengemudi diperkirakan akan meningkat drastis. Namun, ini juga menuntut sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan, memastikan instruktur yang kompeten, dan terus memperbarui kurikulum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemerintah, melalui Korlantas Polri dan mungkin juga Kementerian Perhubungan, perlu berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan sekolah-sekolah mengemudi ini untuk memastikan standar kualitas yang konsisten.
Kebijakan serupa telah lama diterapkan di banyak negara maju, di mana pelatihan mengemudi di sekolah resmi adalah prasyarat mutlak untuk mendapatkan SIM. Di negara-negara seperti Jerman, Jepang, atau beberapa negara bagian di Amerika Serikat, calon pengemudi diwajibkan mengikuti sejumlah jam pelajaran teori dan praktik yang ketat, seringkali di bawah sistem lisensi bertingkat (graduated licensing) yang membatasi hak mengemudi bagi pengemudi pemula selama periode tertentu. Hasilnya, negara-negara tersebut umumnya memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Pengalaman internasional ini menjadi landasan kuat bagi Indonesia untuk mengadopsi standar yang lebih tinggi dalam penerbitan SIM.
Tantangan dalam implementasi kebijakan ini tidak bisa diremehkan. Selain masalah biaya dan aksesibilitas, potensi munculnya praktik calo atau pembuatan sertifikat palsu juga perlu diantisipasi. Oleh karena itu, sistem verifikasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas juga menjadi kunci agar tidak ada kebingungan atau misinformasi. Kampanye edukasi yang masif perlu dilakukan untuk menjelaskan manfaat dari kebijakan ini, bukan hanya sebagai tambahan persyaratan, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.
Pada akhirnya, kebijakan baru tentang kewajiban sertifikat pelatihan mengemudi ini merupakan langkah maju yang krusial bagi Indonesia dalam upaya membangun budaya berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Meskipun akan ada tantangan dan penyesuaian yang perlu dihadapi, manfaat jangka panjang berupa penurunan angka kecelakaan, peningkatan kualitas pengemudi, dan terwujudnya lalu lintas yang lebih tertib dan aman akan jauh lebih besar. Ini adalah investasi vital untuk keselamatan jiwa dan masa depan transportasi di Indonesia.
