By admin 
Insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah kendaraan Toyota Fortuner hitam di Jalan Ahmad Yani, tepatnya depan Halte TransJakarta Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Jumat, 11 Juli, sekitar pukul 06.30 WIB, bukan sekadar sebuah peristiwa tabrakan beruntun biasa. Peristiwa yang mengakibatkan lima mobil lainnya mengalami kerusakan ini membuka tabir praktik ilegal dan membahayakan yang masih marak terjadi di jalanan Indonesia: penggunaan pelat nomor dinas palsu. Keberadaan pelat nomor palsu pada kendaraan pemicu kecelakaan tersebut segera menarik perhatian pihak kepolisian dan masyarakat, memicu penyelidikan lebih lanjut yang mengungkap motivasi di balik tindakan nekat ini serta konsekuensi hukum yang mengintai pelakunya.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komaruddin, dengan tegas mengungkapkan bahwa Toyota Fortuner hitam yang menjadi biang keladi kecelakaan itu memang menggunakan pelat nomor dinas palsu. Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) fiktif ini, menurut Komaruddin, memiliki tujuan utama yang sangat jelas dan kini telah menjadi modus umum bagi sebagian pengemudi nakal: menghindari tilang elektronik atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Fenomena ini menjadi ironis, mengingat upaya pemerintah dan kepolisian dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas melalui sistem tilang berbasis teknologi yang transparan dan tidak pandang bulu. Pelaku rupanya masih beranggapan bahwa pelat nomor dinas akan memberikan mereka kekebalan atau setidaknya perlindungan dari jangkauan kamera ETLE, sebuah asumsi yang kini telah usang dan tidak berlaku.
Pernyataan dari Kombes Komaruddin menegaskan bahwa pemahaman para pelanggar tersebut sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, sistem ETLE yang dikembangkan oleh kepolisian kini telah mengalami peningkatan kapabilitas signifikan. "Kita telah berkoordinasi dengan POM TNI, kemudian Propam Mabes Polri, bahwa seluruh kendaraan dinas ter-capture. Karena yang disasar adalah pengendara, bukan lagi objek kendaraan, tapi perilaku dari pengendara," jelasnya. Ini berarti, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas, asli atau palsu, akan tetap terekam dan diidentifikasi jika melakukan pelanggaran lalu lintas. Fokus penindakan bergeser dari identifikasi fisik kendaraan semata ke perilaku pengemudi di balik kemudi, memastikan bahwa setiap pelanggaran akan terdeteksi tanpa terkecuali, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di mata hukum.
Baca Juga:
- Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang: ‘Ada yang Bangkit dari Kubur’
- Perang Harga Otomotif Guncang Pasar Indonesia: Analisis Mendalam Strategi Pabrikan dan Respons Kemenperin di Tengah Penurunan Daya Beli
- Marc Marquez Berburu Rekor di MotoGP Jerman 2025: Dominasi Sachsenring dan Link Live Streaming
- Waspada Bahaya Cuci Motor Pakai Air Banjir: Risiko Kerusakan Elektrikal, Korosi, Hingga Biaya Perbaikan Mahal
- Mitsubishi Destinator, SUV 7-Seater Penjembatan Kelas Menengah Siap Menggebrak GIIAS 2025 dengan Strategi Produksi Lokal dan Harga Kompetitif
Fenomena penggunaan pelat nomor dinas palsu atau TNKB palsu secara umum bukanlah hal baru. Praktik ini kerap kali dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi, mulai dari keinginan untuk menghindari tilang, bebas parkir di tempat-tempat tertentu, melintas di jalur ganjil-genap tanpa hambatan, hingga sekadar mencari pengakuan status atau kemudahan di jalan. Beberapa oknum bahkan menggunakannya untuk menghindari pajak kendaraan atau melakukan tindak kejahatan lainnya. Kasus Fortuner di Utan Kayu menjadi cerminan nyata bahwa ilusi kekebalan yang ditawarkan oleh pelat palsu ini tidak hanya berakhir pada kegagalan dalam menghindari tilang, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian material dan bahkan korban jiwa akibat perilaku berkendara yang ugal-ugalan dan merasa "kebal" hukum.
Sistem ETLE sendiri merupakan inovasi penting dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Diperkenalkan untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, ETLE bertujuan meminimalisir praktik suap dan meningkatkan efektivitas penindakan. Dengan memanfaatkan kamera berteknologi tinggi dan kecerdasan buatan, ETLE mampu merekam berbagai jenis pelanggaran, mulai dari tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, melanggar batas kecepatan, hingga menerobos lampu merah. Data pelanggaran yang terekam kemudian diverifikasi dan surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Evolusi teknologi ETLE yang kini mampu mengidentifikasi pelat nomor dinas menunjukkan komitmen kepolisian dalam menciptakan ekosistem lalu lintas yang lebih adil dan tertib bagi semua pengguna jalan, tanpa memandang jenis kendaraan atau status pengemudinya.
Penting untuk dipahami bahwa kendaraan dinas, baik milik instansi pemerintah maupun militer, memiliki peruntukan khusus dan harus mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Penggunaan pelat nomor dinas asli juga diatur secara ketat, termasuk registrasi dan penggunaan yang sesuai dengan peruntukannya. Kolaborasi antara Dirlantas Polda Metro Jaya dengan POM TNI dan Propam Mabes Polri dalam konteks penindakan pelanggaran kendaraan dinas—asli maupun palsu—menunjukkan sinergi antarlembaga negara untuk memastikan tidak ada celah bagi pelanggar hukum. Ini sekaligus menjadi pesan tegas bahwa tidak ada lagi "privilege" di jalan raya, dan setiap pengendara, apa pun statusnya, harus bertanggung jawab atas perilaku mereka.
Ancaman hukuman bagi pelaku penggunaan pelat nomor palsu tidaklah main-main, dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan niat pemalsuan tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara spesifik mengatur sanksi bagi pelanggaran terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Pertama, Pasal 280 UU LLAJ dengan jelas menyatakan bahwa setiap pengemudi yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. Pasal ini berlaku bagi kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan pelat nomor atau menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai standar yang ditetapkan, termasuk pelat nomor palsu.
Kedua, Pasal 288 Ayat 1 UU LLAJ juga relevan. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. Meskipun tidak secara langsung menyebut "pelat palsu", penggunaan pelat palsu seringkali diiringi dengan ketiadaan STNK yang sah, atau STNK yang tidak sesuai dengan kendaraan tersebut, sehingga pasal ini dapat diterapkan secara berlapis. Denda maksimal Rp 500.000 mungkin terkesan kecil bagi sebagian orang, namun ini adalah sanksi awal yang dapat diperberat jika ada elemen pemalsuan dokumen.
Selain sanksi berdasarkan UU LLAJ, praktik pemalsuan pelat nomor juga dapat dikenakan sanksi yang jauh lebih berat, yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 Juncto Pasal 56. Pasal 263 KUHP menegaskan bahwa: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."
Dalam konteks penggunaan pelat nomor palsu, pelat nomor dianggap sebagai "surat" atau "bukti" yang sah secara hukum untuk mengidentifikasi kendaraan dan kepemilikannya. Ketika seseorang membuat atau menggunakan pelat nomor palsu, ia secara esensial memalsukan dokumen resmi yang seharusnya dapat menimbulkan hak (misalnya hak untuk melintas di jalan raya secara sah), perikatan (kewajiban membayar pajak kendaraan), atau pembebasan hutang (misalnya menghindari denda tilang atau pajak). Niat pelaku untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan tujuan menghindari konsekuensi hukum atau mendapatkan keuntungan ilegal, merupakan elemen krusial yang membuat tindakan ini masuk dalam kategori pemalsuan surat. Jika pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian, seperti kerugian negara karena hilangnya pendapatan pajak atau denda, atau kerugian bagi korban kecelakaan yang sulit mengidentifikasi pelaku, maka ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dapat diterapkan. Pasal 56 KUHP sendiri berkaitan dengan peran serta dalam tindak pidana, termasuk bagi mereka yang turut membantu atau menganjurkan pemalsuan.
Perbedaan signifikan antara sanksi di UU LLAJ dan KUHP terletak pada fokus dan beratnya hukuman. UU LLAJ lebih fokus pada pelanggaran teknis lalu lintas, sementara KUHP menyasar aspek kriminalitas pemalsuan dokumen itu sendiri, yang memiliki dampak lebih luas dan serius terhadap ketertiban hukum dan masyarakat. Kasus Fortuner di Utan Kayu, dengan terungkapnya pelat nomor dinas palsu sebagai modus untuk menghindari ETLE, sangat mungkin akan diproses tidak hanya dengan UU LLAJ, tetapi juga dengan pasal pemalsuan surat di KUHP, mengingat adanya niat jahat dan potensi kerugian yang ditimbulkan.
Penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah kunci untuk memberantas praktik penggunaan pelat nomor palsu. Selain penindakan, edukasi publik juga memegang peranan penting. Masyarakat perlu terus diingatkan akan bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan ini, baik bagi diri sendiri maupun bagi keselamatan dan ketertiban umum. Sinergi antara kepolisian, instansi terkait, dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik ilegal seperti ini akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan bagi semua. Insiden Fortuner di Utan Kayu adalah pengingat keras bahwa era "kebal hukum" di jalan raya telah berakhir, dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas, tanpa memandang jenis kendaraan atau status pengemudinya.
