By admin 
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tengah mengkaji sebuah kebijakan krusial yang dapat mengubah lanskap komunikasi digital di Tanah Air: wacana pembatasan layanan panggilan suara dan video berbasis Voice over Internet Protocol (VoIP) yang populer seperti WhatsApp, Skype, Instagram, Zoom, hingga Google Meet. Gagasan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh kekhawatiran mendalam akan ketidakseimbangan ekosistem digital yang ada saat ini, di mana penyedia infrastruktur telekomunikasi menanggung beban investasi yang sangat besar tanpa kontribusi yang sepadan dari penyedia layanan over-the-top (OTT) yang memanfaatkan infrastruktur tersebut secara gratis.
VoIP, sebagai teknologi revolusioner, telah mengubah cara kita berkomunikasi secara fundamental. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video melalui jaringan internet, mengubah sinyal suara analog menjadi format digital yang kemudian ditransmisikan melalui paket data. Keunggulan utama VoIP terletak pada efisiensinya yang tinggi dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan panggilan telepon tradisional, bahkan seringkali gratis jika hanya mengandalkan koneksi internet yang sudah ada. Berkat inovasi ini, aplikasi seperti WhatsApp telah menjadi tulang punggung komunikasi sehari-hari bagi miliaran orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, memungkinkan konektivitas instan dan global hanya dengan sentuhan jari. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi ini, tersimpan sebuah ironi ekonomi yang kini menjadi perhatian serius pemerintah.
Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Denny Setiawan, dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis, 16 Juli 2025, secara gamblang mengungkapkan akar masalahnya. Menurut Denny, operator telekomunikasi di Indonesia telah mengucurkan investasi triliunan rupiah untuk membangun dan memelihara jaringan internet yang luas, mencakup pembangunan menara base transceiver station (BTS), pemasangan jutaan kilometer kabel serat optik, hingga penyediaan spektrum frekuensi yang mahal. Investasi masif ini bertujuan untuk menghadirkan konektivitas yang stabil dan cepat ke berbagai pelosok negeri, dari perkotaan hingga daerah terpencil. Namun, di sisi lain, penyedia layanan OTT seperti WhatsApp dan sejenisnya, yang justru menjadi layanan paling banyak digunakan di atas infrastruktur tersebut, tidak memberikan kontribusi finansial yang signifikan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jaringan ini.
"Tujuannya (diregulasi pemanggilan WhatsApp dan lainnya) agar sama-sama menguntungkan. Sekarang kan nggak ada kontribusi dari teman-teman OTT itu, berdarah-darah yang bangun investasi itu operator seluler," tegas Denny. Pernyataan ini menyoroti kondisi yang ia sebut sebagai "berdarah-darah" bagi operator, yang terus menanggung biaya operasional dan investasi besar, sementara pendapatan dari layanan suara dan pesan singkat tradisional mereka terus tergerus oleh popularitas VoIP gratis. Situasi ini, jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat mengancam keberlanjutan investasi infrastruktur digital di masa depan, yang pada gilirannya akan berdampak pada kualitas layanan internet dan pemerataan akses di seluruh Indonesia.
Pemerintah tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga mulai menilik berbagai opsi solusi, termasuk mengkaji model yang diterapkan di negara lain. Salah satu contoh yang menjadi acuan adalah Uni Emirat Arab (UEA). Di negara tersebut, layanan dasar telekomunikasi seperti panggilan suara dan video di aplikasi VoIP memang dibatasi atau bahkan tidak dapat dilakukan oleh pengguna umum. Kendati demikian, fitur pesan instan atau chatting masih tetap berfungsi normal. Model ini secara efektif mendorong pengguna untuk menggunakan layanan suara dan video yang disediakan oleh operator telekomunikasi lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada pendapatan operator dan keberlanjutan investasi mereka. Penerapan model serupa di Indonesia tentu akan memiliki implikasi besar, mengingat tingkat ketergantungan masyarakat pada panggilan VoIP sangat tinggi.
Selain opsi pembatasan langsung, Komdigi juga mempertimbangkan alternatif lain, yaitu penerapan kewajiban Quality of Service (QoS) bagi penyedia layanan VoIP. Denny Setiawan menjelaskan bahwa selama ini, kualitas panggilan suara maupun video di layanan VoIP seringkali "seadanya" atau tidak konsisten, yang dapat menyebabkan putus-putus, suara terputus, atau gambar buram. Jika opsi pembatasan tidak memungkinkan atau terlalu sulit diimplementasikan, pemerintah akan mewajibkan standar kualitas layanan minimum bagi OTT. Kewajiban QoS ini akan memastikan bahwa meskipun layanan VoIP tetap tersedia, kualitasnya harus memenuhi standar tertentu, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan operator memiliki argumen yang lebih kuat untuk meminta kontribusi atas penggunaan infrastruktur berkualitas tinggi yang mereka sediakan.
Wacana pembatasan atau regulasi layanan VoIP ini bukan hanya tentang keuntungan finansial operator semata. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Ekosistem yang sehat berarti semua pihak yang terlibat – mulai dari penyedia infrastruktur, penyedia layanan, hingga pengguna akhir – mendapatkan manfaat yang adil dan dapat terus berinovasi. Tanpa investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan terhambat. Jaringan internet yang kuat dan merata adalah fondasi bagi sektor-sektor seperti e-commerce, pendidikan daring, telemedisin, dan berbagai inovasi digital lainnya. Jika operator "berdarah-darah" dan tidak mampu berinvestasi, maka kualitas dan jangkauan internet di Indonesia akan stagnan atau bahkan menurun.
Tentu saja, proses menuju regulasi semacam ini bukanlah jalan yang mudah dan masih sangat awal. Denny Setiawan menekankan bahwa ini "masih wacana, masih diskusi," yang berarti akan melalui proses panjang dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pihak-pihak tersebut tidak hanya operator dan penyedia OTT, tetapi juga regulator, asosiasi industri, akademisi, hingga perwakilan masyarakat pengguna. Dialog multi-stakeholder yang komprehensif akan sangat penting untuk menemukan "jalan tengah" yang adil. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan layanan komunikasi yang terjangkau dan mudah diakses, dengan kebutuhan operator untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan terus berinvestasi dalam infrastruktur digital yang krusial.
Potensi dampak dari kebijakan ini sangat luas. Dari sisi konsumen, pembatasan panggilan VoIP bisa berarti perubahan kebiasaan komunikasi atau potensi biaya tambahan jika mereka beralih ke layanan operator. Namun, jika kewajiban QoS diterapkan, mereka bisa mendapatkan layanan panggilan video/suara yang lebih stabil dan berkualitas. Dari sisi operator, regulasi ini diharapkan dapat menciptakan model bisnis yang lebih adil, di mana ada pengakuan dan kompensasi atas investasi infrastruktur yang telah mereka lakukan. Bagi penyedia OTT, ini bisa berarti perubahan model bisnis mereka di Indonesia, mungkin dengan memperkenalkan model berbayar untuk fitur panggilan atau mencari bentuk kontribusi lain.
Secara makro, kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menegakkan kedaulatan digital dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia tidak hanya menguntungkan perusahaan global, tetapi juga memberdayakan ekosistem lokal dan menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur esensial. Diskusi ini akan menjadi barometer bagaimana Indonesia menavigasi kompleksitas ekonomi digital global, mencari keseimbangan antara inovasi bebas dan regulasi yang mendukung keberlanjutan. Keputusan akhir akan sangat menentukan arah masa depan konektivitas dan komunikasi digital di Indonesia.
